Realisasi Belanja Daerah Karawang Baru Capai 31,26 Persen di Semester I 2025

Realisasi Belanja Daerah Karawang Baru Capai 31,26 Persen di Semester I 2025

Pemerintah Kabupaten Karawang, BPKAD - BAPENDA.--karawangbekasi.disway.id

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Pemerintah Kabupaten Karawang mencatat realisasi Belanja Daerah hingga akhir Juni 2025 atau semester I baru mencapai 31,26 persen dari total anggaran belanja yang telah disesuaikan.

 

“Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.886.267.086.281,00 atau 31,26 persen dari total Anggaran Belanja sebesar Rp6.034.498.459.881,00,” ungkap Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Irma, Kamis, 17/7/2025.

Prosesntase realisasi anggaran ini hampir sama jika dibandingkan dengan realisasi APBD pada Triwulan I Tahun 2024, sebesar 31,92 persen

 

Ia menjelaskan bahwa pada triwulan I, realisasi belanja daerah masih berada di angka 19,69 persen, dan meskipun ada kenaikan di triwulan II, capaian tersebut masih jauh dari target tahunan. “Kenaikannya memang ada, tapi belum terlalu signifikan dibandingkan target akhir tahun,” terangnya. 

 

Irma mengungkapkan, salah satu penyebab rendahnya realisasi belanja adalah karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai atau sedang dalam proses pengerjaan. “Terutama pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga mempengaruhi capaian belanja daerah secara keseluruhan. Selain itu, terbitnya Inpres 1 tahun 2024 tentang yang mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran, karena harus mengalami penyesuaian dan pergeseran anggaran,” katanya.

 

Irma menegaskan, TAPD akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran oleh setiap perangkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran agar target tahun berjalan dapat tercapai.

 

“Kami terus memantau realisasi per perangkat daerah, karena memang tanggung jawab kami untuk memastikan semua berjalan sesuai perencanaan,” ucapnya.

 

Ia juga mengatakan bahwa perangkat daerah dengan realisasi anggaran rendah akan menjadi perhatian khusus. “Kami akan lakukan imbauan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan belanja di perangkat-perangkat daerah tersebut,” kata Irma.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait