Menteri PKP Tegur Birokrasi yang Lambat Urus KUR

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi permodalan bagi UMKM. Namun di lapangan, akses terhadap fasilitas tersebut masih menghadapi tembok birokrasi yang berbelit, membuat sebagian pelaku usaha justru terpaksa beralih ke rentenir.

 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Mauarar Sirait menyoroti lambannya kinerja birokrasi dalam mensosialisasikan dan mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 

Ia menegaskan, aparatur pemerintah harus bergerak lebih cepat dan lebih jelas dalam melayani masyarakat agar program pro-rakyat tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

 

“Birokrat harus lebih cepat, lebih tepat mensosialisasikan dan menguasai masalahnya. Kalau menjelaskan ke ibu-ibu juga harus jelas, bunganya berapa, maksimal pinjamannya berapa, berapa lama, dan apa saja syaratnya. Ayo kita harus melayani masyarakat dengan cepat,” ujar Mauarar usai Sosialisasi KUR Perumahan dan KPR FLPP di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Jumat (21/11).

 

Ia menyebut program KUR sebagai terobosan besar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Menurutnya, program ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar pelaku usaha kecil tidak lagi terjerat pinjaman berbunga tinggi.

 

“Manfaatkan ini supaya rakyat enggak ke rentenir lagi. Ini program bagus, dan baru sekali ini ada. Makanya birokrat harus jelas dan cepat menjelaskan kepada rakyat supaya mereka benar-benar bisa menikmati KUR dari Prabowo,” ujarnya.

 

Saat ditanya mengenai target tahun depan, Mauarar menegaskan bahwa yang terpenting adalah keberlanjutan program dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan.

 

Sumber: