Bangkit, PD Petrogas Persada Karawang Siapkan Pansel Direksi untuk UKK

KARAWANG- Perusahaan Daerah (PD) Petrogas Persada Karawang mulai mempersiapkan pembentukan panitia seleksi (pansel) direksi guna melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon direksi.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Karawang, Teti Komalayani, mengatakan bahwa pembentukan pansel direksi tersebut akan melibatkan unsur pemerintah daerah serta unsur independen.

Unsur independen yang dimaksud berasal dari perguruan tinggi maupun tenaga ahli yang dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai kebutuhan perusahaan daerah.

BACA JUGA:Rumah yang Pernah Dikunjungi Presiden Prabowo Kembali Terendam Banjir Tiga Pekan

“Kami sudah melakukan rapat, dan hasil rapat memutuskan bahwa dalam penyusunan pansel direksi ini harus melibatkan tim dari perangkat pemerintah daerah dan unsur independen,” kata Teti, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, saat ini Surat Keputusan (SK) Pansel Direksi sedang diproses dan telah berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.

“Saat ini SK pansel direksi posisinya sudah di bagian hukum Setda Kabupaten Karawang. Nanti setelah SK pansel ini ditetapkan oleh Pak Bupati, baru bisa berjalan. Sekarang masih berproses,” ujarnya.

BACA JUGA:Mengenal Sosok Rahmat Hidayat Djati: Peraih Gelar Doktor Unpad yang Dedikasi untuk Aspirasi Rakyat Jabar

Setelah SK pansel ditetapkan, lanjut Teti, tim pansel akan menentukan universitas atau tenaga ahli yang akan dilibatkan untuk menyelenggarakan proses UKK direksi.

“Setelah panitia UKK disusun, maka harus diterbitkan lagi SK UKK dari Pak Bupati,” kata dia.

Terkait anggaran, Teti menegaskan bahwa seluruh pembiayaan pelaksanaan pansel dan UKK direksi bersumber dari anggaran PD Petrogas Persada Karawang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk anggarannya menggunakan anggaran PD Petrogas Persada Karawang, bukan dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia menyampaikan, pelaksanaan pansel direksi direncanakan dapat dilakukan dalam waktu dekat agar proses pengisian jabatan direksi tidak berlarut-larut.

BACA JUGA:Banjir Kabupaten Bekasi Meluas, Pemerintah Seperti Kebingungan

Sumber: