Warga Tumaritis Tolak Relokasi Pasar Tumpah SGC, Khawatir Banjir dan Akses Lumpuh

KABUPATEN BEKASI - Rencana relokasi pasar tumpah yang sebelumnya berada di Jalan RE Martadinata di Simpang Sentra Grosir Cikarang (SGC) ke Jalan Tumaritis, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, menuai penolakan keras dari warga sekitar.

Sedikitnya 90 persen warga di wilayah RT 01 dan RT 02 RW 02 menyatakan keberatan. Mereka khawatir relokasi pasar akan memperparah banjir, menimbulkan bau menyengat, serta mengganggu akses aktivitas warga.

Fajri Taufiq, warga setempat, mengatakan kawasan Kampung 002 di sekitar Jalan Tumaritis memiliki kontur lebih rendah dan sejak lama kerap terdampak banjir, bahkan sebelum adanya wacana relokasi pasar.

BACA JUGA:Indonesia Buka Kembali Akses AI Grok Setelah Kepatuhan Keamanan

“Dari dulu, sebelum ada rencana pasar saja, kampung sini sudah sering kebanjiran. Posisi Kampung 002 memang lebih rendah. Kalau ditambah pasar, risikonya makin besar,” kata Fajri kepada Cikarang Ekspres, Minggu (1/2).

Selain ancaman banjir, warga juga menyoroti persoalan akses jalan yang selama ini sudah terganggu, terutama pada pagi hari saat warga berangkat kerja.

“Sekarang saja kalau pagi, pas ada pasar tumpah, warga mau kerja sudah keganggu. Apalagi nanti kalau pasar dipindah ke Jalan Tumaritis. Orang sakit pun bisa susah lewat, baik roda dua maupun roda empat,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemprov Jabar Tawarkan Proyek Investasi Rp186,29 Triliun

Keberadaan pasar juga dikhawatirkan memicu persoalan lingkungan, terutama bau yang akan semakin parah saat terjadi genangan.

“Pasar itu sudah pasti bau. Kalau banjir, baunya makin parah. Itu yang paling dikhawatirkan warga,” ucapnya.

Menurut Fajri, penolakan warga berlangsung masif. Hampir seluruh warga di wilayah RW 02 menyatakan sikap menolak rencana relokasi tersebut.

BACA JUGA:Harga BBM Turun Serentak Mulai 1 Februari 2026

“Kalau persentase, hampir 90 persen warga menolak. Jumlah pastinya ratusan, tapi detailnya RT yang lebih tahu,” katanya.

Ia juga menyesalkan belum adanya pertemuan langsung antara pemerintah daerah dan warga terdampak. Informasi relokasi justru diketahui warga melalui pemberitaan media.

Sumber: