Jawa Barat Sumbang PHK Tertinggi Nasional

BANDUNG, Disway.id — Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026. Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK dari total 63.789 pekerja secara nasional.

Data yang dikutip pada Minggu (11/10/2026) tersebut menunjukkan kontribusi Jawa Barat mencapai sekitar 20,45 persen dari keseluruhan pekerja yang melaporkan PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi teratas dalam jumlah PHK secara nasional.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan keprihatinannya terhadap pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Namun, ia meminta persoalan PHK juga dilihat bersamaan dengan peluang penyerapan tenaga kerja baru yang muncul seiring masuknya investasi ke wilayah Jawa Barat.

BACA JUGA:INSENTIF GURU PAUD INDRAMAYU 2026 DIPASTIKAN CAIR, 2.433 PENERIMA MASIH MENUNGGU

"PHK merupakan dinamika di dunia usaha dan industri. Kita tentu prihatin terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan," kata Herman, Rabu (14/10/2026).

Menurut Herman, investasi yang masuk ke Jawa Barat berpotensi membuka lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Salah satu yang disorot adalah investasi perusahaan kendaraan listrik BYD yang disebut membuka peluang perekrutan hingga 18.000 tenaga kerja.

"Namun, kita juga perlu melihat bahwa rekrutmen tenaga kerja baru terus berlangsung. Misalnya, investasi BYD di Jawa Barat disebut membuka peluang rekrutmen hingga 18.000 tenaga kerja," ujarnya.

Herman menambahkan, perusahaan lain juga berpotensi melakukan perekrutan seiring meningkatnya investasi. Ia menyebut realisasi investasi Jawa Barat tergolong tinggi dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan untuk memastikan pekerja yang terkena PHK dapat kembali memperoleh pekerjaan.

"Meski demikian, PHK tetap menjadi tantangan, terutama mengenai bagaimana memastikan masyarakat yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja atau mengembangkan usaha," kata Herman.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa, menilai tingginya angka PHK di wilayahnya berkaitan dengan besarnya jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang beroperasi di provinsi tersebut.

"Terkait PHK memang berbanding lurus dengan jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerjanya itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Jawa Barat ini provinsi dengan jumlah industri dan tenaga kerja terbesar se-Indonesia," kata Firman.

Menurut Firman, besarnya skala industri di Jawa Barat membuat jumlah pekerja yang terdampak PHK juga cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah dengan jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Karena itu, angka PHK perlu dilihat dalam konteks besarnya basis industri di wilayah tersebut.

Firman menyebut kawasan industri di Kabupaten Bekasi dan Karawang menjadi sejumlah wilayah yang mencatat PHK relatif tinggi. Dari sisi sektor usaha, industri manufaktur, terutama industri padat karya, menjadi salah satu sektor yang banyak terdampak.

"Hampir sama, bahwa kabupaten/kota yang paling tinggi ini daerah-daerah industri. Seperti di Bekasi, Karawang, itu cukup tinggi. Kalau sektor memang kebanyakannya sektor-sektor manufaktur, terutama industri padat karya," ujarnya.

Sumber: