Integrasi Tarif Tol Dibidik November 2026, Ini yang Masih Jadi Ganjalan

Regulasi integrasi tol memasuki tahap akhir setelah harmonisasi di Kementerian Hukum. Namun, pengesahan masih menunggu Menteri PU dan koordinasi antaroperator jalan tol.

KARAWANG BEKASI, DISWAY.ID - Rencana integrasi tarif jalan tol memasuki tahap penting menjelang akhir 2026. Meski regulasi yang mengatur kebijakan tersebut sudah melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum, pemerintah masih harus menuntaskan sejumlah tahapan sebelum mengesahkannya.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari unsur masyarakat, Tulus Abadi, mengungkapkan bahwa Peraturan Menteri (Permen) tentang integrasi tol kini mendekati tahap akhir. Pemerintah menargetkan aturan tersebut bisa disahkan pada minggu pertama atau minggu kedua November 2026.

"Permen Integrasi tol terus berproses menuju finishing, yang jelas sudah melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum, dua minggu lalu," kata Tulus di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Aturan Integrasi Tol Ditargetkan Terbit November 2026

Rampungnya harmonisasi di Kementerian Hukum menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan regulasi integrasi tol. Tahap berikutnya bergantung pada proses pengesahan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Tulus menegaskan bahwa target pengesahan pada awal hingga pertengahan November 2026 belum bersifat mutlak. Keputusan akhir tetap bergantung pada Menteri PU, termasuk terkait penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

"Ditargetkan, pada minggu pertama dan atau minggu kedua November 2026, bisa disahkan menjadi Permen," ujar Tulus.

Ia menambahkan, "Tetapi itu semua bergantung pada Menteri PU, termasuk pada konteks Kepmennya."

Dengan demikian, perkembangan regulasi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam agenda integrasi tarif jalan tol. Meski proses harmonisasi telah terlewati, pemerintah masih perlu memastikan tahapan pengesahan berjalan sesuai kewenangan yang berlaku.

Integrasi Tarif Tol Dibidik Rampung Akhir 2026

Selain menargetkan pengesahan regulasi pada November, pemerintah juga membidik penyelesaian agenda integrasi tarif tol pada akhir 2026. Namun, target tersebut tidak hanya bergantung pada penerbitan aturan, melainkan juga pada kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Tulus menjelaskan bahwa proses integrasi tarif memiliki tingkat kompleksitas tersendiri karena melibatkan lebih dari satu badan usaha jalan tol. Kondisi ini membuat pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarpihak yang mengelola ruas jalan tol terkait.

"Memang integrasi tarif ditargetkan menjadi agenda yang akan dituntaskan pada akhir 2026 ini. Namun itu semua mengacu pada dinamika di lapangan," kata Tulus.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi operasional dan koordinasi sebelum menuntaskan integrasi tarif. Karena itu, target akhir 2026 tetap mengikuti perkembangan proses di lapangan.

Banyak Operator Jadi Tantangan Integrasi Tarif Tol

Salah satu isu krusial dalam pelaksanaan integrasi tarif tol adalah keterlibatan sejumlah badan usaha jalan tol atau BUJT. Berbeda dengan kebijakan yang cukup melibatkan satu operator, integrasi tarif membutuhkan penyelarasan di antara beberapa badan usaha yang mengelola ruas berbeda.

Tulus menyoroti persoalan tersebut sebagai salah satu tantangan utama dalam mewujudkan integrasi tarif. Pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu menyelaraskan berbagai kepentingan agar proses integrasi dapat berjalan.

Sumber: