BKPSDM: ASN Berselingkuh Terancam Sanksi Berat
BKPSDM: ASN Berselingkuh Teramcam Sanksi Berat.--karawangbekasi.disway.id
KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi mengingatkan para Aparatur Supil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah agar menjaga Integritas.
Hal itu di lakukan sebagai langkah pencegahan menyusul maraknya laporan pelanggaran disiplin ASN, terutama terkait hubungan di luar nikah.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bekasi, Beny Yulianto menegaskan, ASN bukan hanya dituntut bekerja tepat waktu dan melayani masyarakat, tapi juga wajib menjaga moral dan integritas, baik di dalam maupun di luar jam kerja.
"ASN itu contoh bagi masyarakat. Kalau ASN sendiri tidak bisa menjaga keluarga dan moralnya, bagaimana masyarakat mau percaya pada pemerintah? Disiplin itu bukan hanya soal absen, tapi soal perilaku," kata Beny, Senin (9/11/26).
Disinggung soal ASN yang menjalin hubungan di luar pernikahan, Beny menyebut perbuatan tersebut melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan mencoreng nama baik instansi.
" Bagi ASN yang sudah berkeluarga, perselingkuhan adalah pelanggaran disiplin berat. Tidak ada alasan pembenaran, baik suka sama suka maupun atas dasar pertemanan," ucapnya.
Ia menekankan, agar ASN menjaga etika pergaulan di tempat kerja, termasuk dalam penggunaan media sosial dan komunikasi dengan lawan jenis. Hindari berduaan di luar urusan dinas, chat yang tidak pantas, hingga perjalanan dinas yang disalahgunakan.
"Jaga jarak yang wajar. Jangan sampai urusan pekerjaan menjadi pintu masuk perselingkuhan yang akhirnya menghancurkan keluarga dan karier," tegasnya.
Ia menegaskan, BKPSDM tidak akan mentolerir ASN yang terbukti berselingkuh. Sanksi tersebut mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin kerja.
" Mulai dari penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS," bilangnya.
Selain itu, ASN yang ingin berpoligami atau bercerai wajib mendapat izin tertulis dari atasan sesuai PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Melanggar ketentuan tersebut juga akan diproses secara disiplin. (mil)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


