Siap Diumumkan! Segini Kisaran UMP Jawa Barat 2027

Siap Diumumkan! Segini Kisaran UMP Jawa Barat 2027

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID, BANDUNG – Kabar terbaru mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2027 semakin menemui titik terang. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa seluruh rangkaian pembahasan regulasi upah tersebut sudah hampir tuntas dan hanya tinggal menunggu momentum pengumuman resmi.

Dedi menegaskan bahwa angka kenaikan upah minimum tahun depan dirumuskan secara cermat berdasarkan formula yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah.

"Sudah, sudah hampir selesai, tinggal diumumkan. Yang UMP sudah, ya nanti aja tunggu pengumuman. Ya, formula sesuai aturan pemerintah," kata Dedi Mulyadi saat memberikan keterangan di Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (19/11/2026).

 

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kenaikan upah pekerja dengan peningkatan produktivitas serta stabilitas pasokan pangan di daerah. Menurutnya, pengendalian rantai distribusi bahan pokok sangat menentukan agar kenaikan pendapatan buruh benar-benar dirasakan manfaatnya.

"Agar kenaikan pendapatan pekerja tidak tergerus oleh lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran," ujarnya.

 

Pemprov Jabar Mulai Gunakan Acuan Kebutuhan Hidup Layak, UMP Diproyeksikan Masuk Angka Tiga Jutaan

Arah kebijakan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun UMP 2027 turut mendapat catatan positif dari kalangan serikat buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat mengapresiasi langkah Pemprov Jabar yang mulai meninggalkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan beralih menggunakan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara bertahap.

Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, membeberkan bahwa dalam dinamika rapat dewan pengupahan yang berlangsung hingga Rabu (18/11/2026) malam, pemerintah daerah mengajukan usulan besaran UMP 2027 di level 70 persen dari nilai KHL.

"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," beber Dadan di Bandung, Kamis (19/11/2026).

 

KSPI Dorong Angka 80 Persen KHL demi Pangkas Selisih Biaya Hidup

Meski menyambut baik perubahan pendekatan penghitungan upah tersebut, Dadan menilai usulan pemerintah masih perlu didorong lebih tinggi. Pihaknya memperjuangkan agar penetapan UMP Jawa Barat 2027 dapat menyentuh angka minimal 80 persen dari nilai KHL.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait