NasDem Incar Enam Kursi DPRD Pada Perhelatan Pemilu 2024

KABUPATEN BEKASI - Setelah ditetapkan sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Warja Miharja, langsung menargetkan partai yang dipimpinnya ini mampu meraih enam kursi legislatif pada perhelatan pemilu 2024 mendatang. Dengan catatan, setiap Daerah Pemilihan (Dapil) minimal meraih satu kursi legislatif. Pria yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini mengatakan, sebelum mendapat SK dari DPP Partai sebagai Ketua DPD, dirinya sudah melakukan konsolidasi ke bawah. Misalnya pada pemilu 2024 Dapil tidak dirubah, yakni tetap enam, kemungkinan besar tiga dapil akan memperoleh kursi. Sementara tiga Dapil lainnya masih terus konsolidasi. "Saya sebelum memegang SK dari DPP, saya sudah konsolidasi ke bawah. Kalau memang Dapil tetap enam, Nasdem harus meraih enam kursi. Saya akan upayahkan itu," ujarnya  Selasa (25/1). Saat ini dirinya mengaku, terus melakukan konsolidasi ke tokoh-tokoh yang berada di setiap wilayah di Kabupaten Bekasi, untuk membantu mencapai target yang sudah dicanangkan oleh dirinya di pemilu 2024. "Dari sekarang saya konsolidasi ke bawah terus, lobi-lobi kepada tokoh-tokoh yang bisa merekrut masa, sekarang sedang melakukan pendekatan-pendekatan," tuturnya. Dalam SK bernomor 270-Kpts/DPP-NasDem/XI/2021 dengan masa periodeisasi 2021-2024 terdapat beberapa perubahan struktur, tidak hanya Ketua DPD. Melainkan, posisi Sekretaris dan Bendahara juga mengalami perubahaan. Untuk sekarang, Sekretaris dijabat oleh Endang Suherman. Sementara Bendahara dijabat oleh Adang. "Ya ada perubahaan di sekretaris, kalau bendahara kan sebelum saya. Suratnya sudah saya terima, kemarin hari Senin (24/1/2022)," jelasnya. Setelah menerima SK itu kata Warja, langkah kedepannya akan melakukan konsolidasi di internal pengurus DPD, apakah masih kompak apa tidak. Apabila masih kompak, dirinya menjelaskan, akan mempertahankan struktur kepengurusan yang ada saat ini. Namun, misalkan sudah tidak kompak akan ada pegantian kepengurusan. "Kalau memang masih kompak, akan diteruskan. Tapi misalkan ada yang enggak kompak akan ada pegantian kepengurusan, karena kalau sudah mendekati pemilu enggak boleh ada pergantian kepengurusan, baik tingkat DPD, DPC, dan ranting. Nanti akan dilihat ke aktifannya saja," katanya. (har/mhs)