Plt Bupati Bekasi Targetkan Bangun 2.500 Rulahu : Pemkab Sudah Siapkan Anggaran Rp 50 Miliar

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menggulirkan perbaikan rumah tidak layak huni. Sedikitnya Rp 50 miliar disiapkan untuk memerbaiki 2.500 rumah di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi menjadi rumah layak huni (rulahu). “Betul, ini mulai dari hari ini rumah tidak layak huni ini akan diperbaiki. Serentak di seluruh kecamatan dengan total 2.500 rumah yang tersebar di 23 kecamatan,â€ ucap Pelaksana Tugas Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki usai menyerahkan bantuan rutilahu kepada warga di Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, kemarin (29/3). Perbaikan rumah ini, kata Marjuki, dilakukan merata di seluruh desa. Setiap desa mendapat perbaikan setidaknya 15 rumah yang telah melalui berbagai tahapan verifikasi. “Sekarang dimulai secara simbolis dan langsung dikerjakan. Saya mohon doanya agar rencana ini dapat menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya sendiri yang akan hadir memantau proses perbaikannya, karena saya ingin tahu bagaimana hasilnya setelah diperbaiki nanti,â€ ucap dia. Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) merupakan salah satu program prioritas Pemkab Bekasi. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan perbaikan 5.000 rutilahu. Jumlah itu ditargetkan selesai tahun ini. “Ini merupakan bagian dari penuntasan program prioritas yang tertuang dalam RPJMD. Tahun ini kami tuntaskan 2.500 rutilahu,â€ kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir. Dalam program ini, setiap rutilahu akan mendapat Rp 20 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan Rp 17,5 juta dan sisanya Rp 2,5 juta untuk jasa tukang. Kendati anggaran tersebut terbilang minim, namun cukup untuk perbaikan rumah minimalis. Nilai tersebut pun didasarkan atas penghitungan di lapangan untuk perbaikan sederhana pada bagian atap, lantai dan dinding. Chaidir mengatakan, perbaikan rutilahu ini hanya bersifat stimulan. Warga penerima manfaat dapat menambah titik perbaikan sehingga mendapatkan hasil yang sempurna. “Jadi ini sifatnya stimulan. Warga jika memiliki rezeki lebih dapat menambahkannya agar mungkin rumah yang diperbaikinya lebih bagus,â€ ucap dia. Program perbaikan rutilahu ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya sangat tidak layak. Warga dapat mengajukan melalui pemerintah desa atau kecamatan. “Tapi tentu kami nanti verifikasi ke lapangan kebenaran datanya. Karena tidak sedikit yang setelah diverifikasi ternyata rumahnya justru bagus, langsung kami coret,â€ ucap dia. Meski perbaikan rumah digelar secara masif, pekerjaan rumah Pemkab Bekasi masih terbilang besar. Pasalnya, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, masih terdapat 20.000 rutilahu yang membutuhkan perbaikan. “Jadi masih banyak yang harus diperbaiki. Namun dari hasil verifikasi, perbaikannya dilakukan bertahap,â€ ucap dia. Sebelumnya, Pemkab Bekasi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten. Dalam musyawarah itu disebut bahwa terdapat lebih dari 10.000 usulan masyarakat terkait pembangunan. Setelah dibahas, usulan tersebut diolah menjadi beberapa proyek strategis daerah. “Ini merupakan hasil pembahasan berdasarkan usulan dan rencana strategis di dinas. Dengan program ini menandakan arahan pembangunan lebih strategis,â€ kata Kepala Bidang Bina Program Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono. Dari pembahasan itu, tersusun delapan prioritas pembangunan Kabupaten Bekasi. Pertama, peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kedua, penguatan demokratisasi, ketenteraman dan ketertiban umum. Ketiga, pengendalian dan penanggulangan bencana dan kelestarian lingkungan hidup. Keempat, peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah serta perhubungan. Selanjutnya, kelima yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, pada poin keenam yakni perkuatan perekonomian daerah. Ketujuh, peningkatan daya saing tenaga kerja dan kesempatan kerja. Terakhir, kedelapan, pengendalian penduduk, layanan sipil dan kependudukan. “Fokus utama dari kedelapan poin tersebut yaitu prasarana wilayah, perekonomian, serta sumber daya manusia,â€ ucap dia. Agus mengatakan, jumlah usulan pembangunan yang dihimpun mencapai 19.425 usulan. Jumlah tersebut berasal dari 10.000 usulan masyarakat melalui Musrenbang dan 9.425 usulan dari pokok pikiran DPRD Kabupaten Bekasi. “Nantinya akan ditelaah bersama dengan perangkat daerah terkait, termasuk DPRD. Tentu saja yang diusulkan dengan memperhatikan prioritaskan pembangunan daerah yang telah disusun dan memperhatikan pendanaan anggaran,â€ ucapnya. (har/mhs)