Bekasi Luncurkan Sistem Pembayaran Pajak Non-Tunai

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi me-launching pembayaran non tunai pajak daerah dan retribusi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) dan Virtual Account (VA) di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Pemda, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (29/5). Pada launching yang dibuka langsung oleh PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdan disaksikan langsung oleh SKPD dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Jabar) dan Banten Tbk, sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bekasi. “Ke depannya diharapkan bisa memaksimalkan pendapatan daerah. Dengan jaringan dan optimalisasi pembayaran non tunai, akan memudahkan proses pelayanan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),â€ ucap Dani Ramdan. Sementara itu, Ketua Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriadi menyampaikan, Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor HK.02.02/KEP.118/BAPPEDA/2022 Tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah. "Keduanya meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Serta ketiga, mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah,â€ imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Dedy menyampaikan bahwa terselenggaranya acara hari ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk, sebagai Bank RKUD Kabupaten Bekasi. “Dengan peluncuran perluasan kanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah non tunai menggunakan Qris dan virtual account (VA), pemanfaatan teknologi kanal pembayaran digital ini kita harapkan bersama-sama akan mampu meningkatkan kecepatan dan kemudahan bertransaksi, meningkatkan akurasi data dan transparansi, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan public serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah,â€ lanjutnya.   Sebelumnya, kata dia, prestasi Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui kinerja tim TP2DD telah mendapatkan apresiasi dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan menjadi lima besar terbaik dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Barat pada Tahun 2021. "Hal ini mendukung salah satunya dengan transaksi pembayaran non tunai pajak daerah dan retribusi daerah yang meningkat dari Tahun 2020 sampai dengan 2021,â€ harapnya. Sebagai program- program lainnya yang telah ditentukan dalam peta jalan (roadmap) ETPD Kabupaten Bekasi, akan terus diupayakan oleh tim TP2DD pada Tahun 2022, salah satunya dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi oleh badan pendapatan daerah sebagai sekretaris satu, ke peringkat daerah penghasil pendapatan asli daerah. “Dengan melakukan penyesuaian aplikasi pembayaran retribusi daerah berbasis web secara online via kanal pembayaran Qris dan VA, bekerjasama dengan bjb,â€ tukasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi menyampaikan, kegiatan launching untuk digitalisasi ini berupa Qris dan VA sudah dibuka oleh bupati dihadiri semua unsur yang berkaitan. “Kita ingin mengefisienkan proses transaksi non tunai. Kedepan kita juga akan mengoptimalkan sistem, dengan koordinasi dengan Diskominfo, karena disitu ada program smart city dan Bank Jabar, agar masyarakat dipermudah dalam akses termasuk untuk di daerah- daerah,â€ tandasnya. (har)