RPJMD Bekasi 2017-2022 Banyak Meleset

KABUPATEN BEKASI- Realisasikan sejumlah target yang dicanangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2017-2022 tidak tercapai. Hal itu tertuang dalam hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) 2021. Terdapat sejumlah target yang gagal terpenuhi, di antaranya pembangunan infrastruktur, indeks rata-rata lama sekolah hingga indeks kepuasan masyarakat. Sekretaris Panitia Khusus LKPJ, Syaiful Islam mengatakan, banyaknya target yang tidak dicapai harus menjadi perhatian. Soalnya, gagalnya pencapaian target menandakan kinerja yang tidak maksimal dari jalannya roda pemerintahan. “Karena kan RPJMD itu yang menetapkan targetnya eksekutif namun yang tidak tercapai ya eksekutif itu juga. Dari hasil pembahasan, ini catatan yang harus menjadi dasar perbaikan eksekutif yang berhubungan langsung dengan pemerintah,â€ kata Syaiful usai rapat paripurna LKPJ di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (24/5). Dari hasil pembahasan tersebut, tertuang target rata-rata lama sekolah anak itu 9,78 tahun. Namun yang berhasil dicapai yakni hanya 9,3 tahun. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi pun jauh dari target yakni hanya 3,65 persen dari target 6,2 persen. Banyaknya target yang tidak tercapai ini pun memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Dari target 87 persen namun hanya tercapai 82,72 persen. Tidaknya hanya berkutat pada angka statistik, kegagalan mencapai target pun terlihat pada pembangunan infrastruktur. Syaiful mengatakan, pada RPJMD 2017-2022, Pemkab Bekasi menargetkan pembangunan Jalan Inspeksi Kalimalang. Namun, target itu tidak tercapai. “Bukti tidak tercapainya apa? Jelas dapat dilihat sendiri bagaimana target itu Jalan Kalimalang dapat menjadi dua jalur penuh, namun faktanya tidak. Jangankan menjadi dua jalur, kondisi jalan yang harusnya mulus saja justru rusak,â€ ucap dia Sorotan lainnya yakni sinergitas antar dinas yang buruk. Akibatnya banyak program yang tidak tepat sasaran. “Yang bisa terlihat itu pembangunan sekolah. Banyak sekolah yang dibangun yang sebenarnya belum perlu. Sedangkan sekolah yang sudah rusak parah justru tidak dibangun. Berarti ada yang tidak sinergis dalam hal ini Dinas PUPR dengan Dinas Pendidikan,â€ ucap dia. Hal lain yang menjadi sorotan yakni penanggulangan kemiskinan yang dinilai tidak serius. Indikatornya yakni tidak ada dinas yang dijadikan leading sector sehingga pengentasan kemiskinan berjalan masing-masing. “Akibatnya tidak ada indikator berapa yang berhasil ditanggulangi angka kemiskinan itu,â€ ucap dia. (pan/mhs)