Wagub Uu Marah Depok Pilih DKI Dibanding Jabar, Pernyataan Walkot Depok Memancing Kegaduhan di Jawa Barat

WAGU Uu marah Depok pilih DKI.  Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum marah ke Wali Kota Depok Mohammad Idris karena mengusulkan kota tersebut untuk bergabung ke DKI Jakarta. UU menilai pernyataan Idris mendiskreditkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan dirinya. "Dengan kata-kata itu, saya menafsirkan Bodebek [Bogor, Depok, dan Bekasi] teu [tidak] maju karena bergabung dengan Jabar. Justru itu sebaliknya, maju dibandingkan daerah lain di Jabar ini," kata WagubUu marah Depok pilih DKI, kepada awak media. Wagub Uu marah Depok pilih DKI Jakarta dan pihaknya akan mempertahankannya agar tepat berada di Jawa Barat.  "Saya selaku orang Jabar tidak mau melepaskan Bodebek ke wilayah lain," tambah Uu. Selain itu, Uu menyatakan penyataan itu dapat memancing kegaduhan di Jawa Barat. "Tolong Pak Wali Kota jangan menyampaikan pernyataan yang membuat masyarakat gaduh. Dan, membuat masyarakat memiliki pikiran lain," kata Uu. "Jangan menyampaikan hal-hal yang membuat masyarakat memberikan tafsiran bahwa pemerintah provinsi tidak berhasil membangun Jabar," lanjutnya. Uu juga meminta Idris agar berhati-hati dalam menyampaikan suatu hal. Seharusnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten harus saling menguatkan, kata Uu lagi. BACA JUGA : Wagub Jabar Minta SMA dan SMK Hadirkkan Ajengan ke Sekolah untuk Berikan Pendidikan Agama Selama Ramadan Sebelumnyua, Wali Kota Depok Mohammad Idris ingin daerahnya lepas dari Jawa Barat dan bergabung dengan Jakarta Raya.  Idris bahkan mengusulkan daerah-daerah penyangga DKI Jakarta lain seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi juga digabungkan dengan ibu kota untuk menjadi Jakarta Raya. Manuver Idris itu rupanya membuat Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum geram hingga melayangkan teguran ke Idris. Alasan Idris Ingin Depok Gabung Jakarta Wali Kota Depok Mohammad Idris memang sudah berulangkali menyatakan keinginan agar Depok bergabung ke Jakarta dan baru-baru ini ia pun kembali melontarkan ide itu. Melalui rilis videonya, Idris mengatakan bahwa ide penggabungan kota-kota penyangga DKI Jakarta ini sudah lama adanya. Bahkan kata dia, ide tersebut sudah muncul sejak zaman Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. “Sebenarnya ide penggabungan kota-kota penyangga dari Ibu Kota Jakarta ini kan sudah lama, sudah dari zaman Gubernur Sutiyoso. Bahkan dulu mempunyai ide gagasan dulu kalau enggak salah namanya megapolitan,â€ kata Idris, Kamis (14/7). “Selanjutnya juga kan Pak Ryaas Rasyid beliau pakar pemerintahan juga otonomi daerah, ini jangan sampai menjadi sandungan besar dalam pembangunan daerah-daerah wilayah dengan sistem otonomi daerah. Makanya bagus kalau ada ide megapolitan tersebut,â€ lanjut dia. Idris mengatakan, selama 15 tahun berkecimpung di pemerintahan, sejumlah persoalan konvensional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) seperti macet dan banjir banyak yang tak selesai hingga saat ini. Oleh karena itu menurut Idris, dibutuhkan integrasi dalam menyelesaikan permasalahan di Jabodetabek. Sedianya sudah dibentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) yang menjadi wadah integrasi antara Jakarta dan kota-kota penyangganya. BKSP kini diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kendati wadah kolaborasi BKSP itu sudah ada, namun Idris menyebut efektivitasnya masih rendah, bahkan di bawah 20 persen. “Nah ini sebenarnya wadahnya sudah ada, sistem sudah, tapi efektivitasnya ini mohon maaf, paling enggak lebih dari 20 persen ya," ujar Idris. Idris berujar bahwa kepentingan partai politik menjadi faktor persoalan konvensional yang tak kunjung rampung ini. Bahkan, Idris menyebut acap kali terjadi kesalahpahaman akibat persoalan konvensional ini yang berujung pada saling menyalahkan di antara kepala daerah. “Bahkan maaf kadang sampai ke saling menyalahi, wah ini banjir karena Depok, tapi Depok bilang banjir karena Bogor. Bogor bilang enggak karena memang di hulunya seperti itu. Nah ini bisa selesai menurut saya itu tadi, kalau memang disatukan,â€ kata Idris. Menurut Idris, segala persoalan konvensional ini bisa diselesaikan dalam satu komando. “Kalau sekarang kan lima komando ya. Misalnya Pak Gubernur DKI mau gini, tapi saya dan Bekasi kan gak boleh dong melampaui batas kewenangan gubernur saya," ujar Idris. "Gubernur saya kan Jawa Barat. Kami mau kerja sama segala macam harus ngomong dulu segala macam. Permasalahan birokrasi yang kadang-kadang menyulitkan kita,â€ lanjut Idris. (bbs/mhs)