Ridwan Kamil Usulkan 3 Daerah Otonomi Baru di Jabar, Berikut Tiga Wilayah Tersebut

BANDUNG - Sebanyak 3 daerah di Jawa Barat (Jabar) diusulkan menjadi Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Ketiga daerah tersebut yakni, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Usulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov Jabar) tersebut kini sedang digodok Pansus 1 DPRD Jabar. Dengan demikian total CDPOB yang diusulkan Jawa Barat sejak tahun 2020 ada delapan daerah. Yaitu, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Garut Utara. Namun begitu hingga saat ini Pemerintah Pusat masih memoratorium pemekaran daerah. Ridwan Kamil memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengusulkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan. Menurutnya, Jawa Barat dengan populasi hampir 50 juta jiwa idealnya memiliki 40 kabupaten/kota. “Kita akan terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan, idealnya dari 27 daerah itu menjadi 40 daerah,â€ ujarnya. Dengan ditambah delapan usulan CDPOB, Jawa Barat kini berpeluang memiliki 35 daerah. Kang Emil mengatakan, angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2018-2023 di mana daerah yang diusulkan berjumlah lima. “Sekarang baru 35 daerah namun ini sudah melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima,â€ ucapnya. Adapun untuk CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Garut Utara, rata-rata per wilayahnya memiliki 11 sampai 12 kecamatan dengan populasi per daerah antara 500 ribu sampai 600 ribu jiwa. Usai tiga CDPOB tersebut diusulkan dalam rapat paripurna, DPRD Provinsi Jawa Barat langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai syarat tindak lanjutnya. “Pansus sudah dibentuk, mudah-mudahan melengkapi semua syaratnya,â€ ujar Kang Emil. Gubernur optimistis setelah moratorium pemekaran daerah dicabut oleh Pemerintah Pusat, kedelapan usulan CDPOB Jawa Barat akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan. “Nanti pada saat moratorium dibuka oleh Pusat, maka Jawa Barat yang paling siap karena minimal sudah ada delapan daerah yang sudah memadai,â€ katanya. Kang Emil berharap suatu saat per satu juta penduduk Jawa Barat bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintahan yang dampaknya akan terasa pada kesejahteraan masyarakat dan kemudahan pelayanan. “Semoga suatu hari terkejar keadilan di mana satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintah,â€ harapnya. (jun/kbe)