Ridwan Kamil Optimis 8 Usulan CDPOB Disetujui Pemerintah Pusat

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mengusulkan daerah yang perlu dimekarkan. Sebab dengan populasi hampir 50 juta jiwa, Jawa Barat idealnya memiliki 40 kabupaten/kota. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat menyampaikan usulan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat (11/2). “Kita akan terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan, idealnya dari 27 daerah itu menjadi 40 daerah,â€ ujar Emil sapaan akrabnya. Dalam paripurna tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan tiga CDPOB, yakni Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Sejak 2020, total ada delapan CDPOB yang telah diusulkan. Yaitu, Kabupaten Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Bogor Timur, Indramayu Barat, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara. Dengan ditambah delapan usulan CDPOB, Jawa Barat kini berpeluang memiliki 35 daerah. Emil menilai, angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2018-2023 di mana daerah yang diusulkan berjumlah lima. “Sekarang baru 35 daerah namun ini sudah melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima,â€ ucapnya. Adapun untuk CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Garut Utara, rata-rata per wilayahnya memiliki 11 sampai 12 kecamatan dengan populasi per daerah antara 500 ribu sampai 600 ribu jiwa. Usai tiga CDPOB tersebut diusulkan dalam rapat paripurna, DPRD Jabar langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai syarat tindak lanjutnya. “Pansus sudah dibentuk, mudah-mudahan melengkapi semua syaratnya,â€ ujar Emil. Gubernur optimistis setelah moratorium pemekaran daerah dicabut Pemerintah Pusat, kedelapan usulan CDPOB Jabar akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan. “Nanti pada saat moratorium dibuka oleh Pusat maka Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada delapan daerah yang sudah memadai,â€ katanya. Emil berharap suatu saat per satu juta penduduk Jabar bisa dilayani satu administrasi pemerintahan yang dampaknya akan terasa pada kesejahteraan masyarakat dan kemudahan pelayanan. “Semoga suatu hari terkejar keadilan di mana satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintah,â€ harapnya. (bbs/rml/kbe)