Ihsanudin Ingatkan Pemprov, Pemkab dan Pemkot Jangan Cuma Rajin Bikin Slogan

BANDUNG – Kritik tajam datang dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin. Ia meminta Pemprov Jabar  dan Pemkab/Pemkot di Jabar untuk tidak sekadar menjadikan percepatan reformasi birokrasi sebagai slogan semata. Anggota asal Dapil Karawang- Purwakarta yang populer pro rakyat ini menyatakan manfaat percepatan reformasi birokrasi melalui konsep strong leadership dan birokrasi efektif harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ihsanudin juga mencontohkan dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik di daerah. Dikatakan, pembuatan KTP elektronik ini sudah berjalan bertahun-tahun, namun hingga kini masih saja ada masyarakat yang harus menunggu lama untuk mendapatkan KTP elektronik. "Saya masih mendengar di lapangan, pembuatan KTP saja masih membutuhkan waktu yang lama. Ada yang berminggu-minggu. Padahal, kan bisa saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada, KTP bisa dicetak di hari itu juga," kata Ihsanudin di Bandung, Kamis (24/2/2022). Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini dan ketersediaan alat cetak kartu yang bisa didapatkan di manapun, seharusnya masyarakat sudah dengan mudah memproses KTP elektroniknya. Terlebih, KTP adalah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam hal identitas sebagai warga negara. "Birokrasi ini harus bisa efektif menyentuh masyarakat kita. Jangan sekadar digembar-gemborkan. Saya berharap masalah-masalah birokrasi ini harus segera diperingkas, pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus terus diperbaiki, supaya masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan apa pun," katanya. Anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini pun mencontohkan dengan salah satu kasus lainnya yang terjadi di Karawang baru-baru ini. Yakni, saat terjadi kasus pelecehan  seksual yang dialami seorang anak oleh kakeknya sendiri di satu daerah. Masyarakat sekitar, katanya, yang malah dengan cepat membantu menyelesaikan kasus tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sang anak yang memang diasuh oleh kakeknya itu karena orang tuanya bekerja di luar negeri. Sementara itu, dinas sosial setempat bisa dibilang lambat dalam menangani kasus ini. "Seharusnya pemerintah langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan masalah sosial semacam ini. Bersegera melakukan intervensi, memberi bantuan dan pendampingan psikologis dan hukum. Sayangnya masih saja birokrasi jalan di tempat. Di sinilah strong leadership dibutuhkan, pemerintah atau birokrasi harus membantu rakyatnya dan turun ke lapangan menyelesaikan masalah-masalah secara langsung dan cepat," katanya. Ihsanudin mengingatkan kembali agar pemerintah tidak pernah berhenti berinovasi dalam melaksanakan percepatan reformasi birokrasi. Berbagai penghargaan yang diperoleh di bidang reformasi birokrasi, kata Ihsanudin, jangan sampai membuat terbuai dan lantas merasa puas sehingga menghambat kemajuan ke depannya. "Kami akan terus mengawasi kinerja pemerintah, terutama yang berkaitan dengan percepatan reformasi birokrasi. Supaya Jabar ini terus berusaha memperbaiki berbagai kekurangan yang ada, sehingga tiap tahun kinerja lebih baik," ujar Ihsanudin. Ia mengatakan, DPRD Jabar akan terus mengawasi kinerja pemerintah daerah demi memaksimalkan fungsi pelayanan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pun akan merasakan kehadiran pemerintah dan mendapat manfaat dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan di tubuh Pemprov Jabar. "Jangan sampai penghargaan-penghargaan, berbagai prestasi yang diterima Pemprov Jabar, tidak berdampak baik kepada masyarakat. Masyarakat juga harus merasakan manfaat dari percepatan reformasi birokrasi ini," katanya. Ihsanudin melanjutkan, manfaat terbesar yang dapat dirasakan masyarakat dari reformasi birokrasi ini adalah pelayanan masyarakat yang semakin baik dan prima. "Pelayanan masyarakat bisa dibikin lebih baik dengan memanfaatkan teknologi digital yang sekarang serba ada. Jangan sampai masyarakat menilai birokrasi kita masih ribet, di zaman yang serba digital ini. Pemprov Jabar harus selalu up to date untuk pelayanan masyarakat. Jangan kalah sama swasta," katanya. Ia mengingatkan setiap kepala daerah di Jabar harus berkomitmen dan berkesanggupan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi. Hal ini dilakukan dengan percepatan reformasi birokrasi di seluruh kabupaten dan kota sebagai bentuk pelaksanaan peran perwakilan pemerintah pusat di daerah. Semuanya, katanya, bisa dilakukan melalui perubahan dan pembaruan peningkatan budaya kerja yang lebih melayani, akuntabel, efektif, efisien, dan pelayanan prima. Pemerintah daerah pun, kata Ihsanudin, harus bisa memperbaiki perencanaan program dan kegiatan birokrasi melalui penyusunan peta jalan reformasi birokrasi. Selanjutnya, hal ini diakomodasi dalam dokumen perencanaan dan keuangan pemerintah daerah, mulai dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, rencana kerja perangkat daerah, rencana kerja, dan APBD. Pemerintah kemudian harus bisa menyediakan sumber daya anggaran, manusia, dan sarana yang diperlukan dalam mempercepat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Ia mengatakan pemerintah pun harus memastikan reformasi birokrasi di semua unit daerah berjalan sesuai dokumen perencanaan, juga mendorong keterlibatan aktif pimpinan unit. "Pemerintah juga harus melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dalam rangka perbaikan ke depan," katanya. (red)