Tinjau Lokasi yang Jadi Langganan Banjir, DPRD Jabar Desak Pemprov Perbaiki Drainase di Jalan Mangkubumi Tasik

KOTA TASIKMALAYA - Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Drs KH Tetep Abdulatip melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka meninjau ruas jalan provinsi Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Dibeberapa ruas jalan di Jawa Barat terdapat permasalahan banjir masih sering terjadi, tak terkecuali di jalan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, bahkan di titik tersebut, genangan bisa terjadi hampir 3 jam lamanya. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdulatip beserta jajarannya, langsung meninjau ke lokasi jalan yang kerap terjadi banjir tersebut. Menurut Tetep, hal itu terjadi akibat saluran air yang tidak bagus di lokasi. "Jadi permasalahan yang ada di jalan ruas mangkubumi yang ada di depan Pom Bensin dan Perum (IDK) ini adalah masalah banjir, ketika hujan turun deras, maka banjir itu agak lama suruh, bahkan bisa 2-3 jam. memang problemnya adalah saluran pembuangan air," katanya di Kota Tasikmalaya, Rabu (24/03/2022). Tetep menyebut, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat saluran air tambahan di dua ruas Jaln Mangkubumi, itu untuk normalisasi saluran air yang ada agar tidak terjadi banjir kembali di titik tersebut. "Yang akan dikerjakan pada tahun ini adalah normalisasi saluran, jadi saluran dibuat alternatif yaitu saluran dibuat dua, di kiri kanan jalan tetapi yang nyebrang jalan juga dibuat, itu yang diprogramkan oleh pemprov," ujarnya. Dirinya berharap, dengan adanya pembuatan saluran air itu, dapat menanggulangi banjir yang kerap terjadi di ruas Jalan Mangkubumi, namun demikian masih ada kendala yang ditemukan, seperti sempitnya pembuangan air dan itu akan pihaknya komunikasikan dengan pihak terkait yaitu BBWS. "Mudah-mudahan dengan adanya program ini paling tidak bisa membantu, hanya memang kendala yang utama adalah pembuangan yang sempit, itu nanti kita akan komunikasi dengan BBWS, karena ada yang kewenangan BBWS, ada yang menjadi kewenangan kota, kita akan kolaborasi untuk penanganan ini, tidak hanya dilakukan oleh DPRD dalam hal ini," tutupnya. (red/kbe)