Perbaikan Jembatan Rp 10 M Makin Amburadul

KARAWANG - Perbaikan oprit jalan jembatan KW 6 yang saat ini tengah di perbaiki namun terlihat semrawut, pasalnya pemasangan sheet file yang sudah terpasang kini mulai dibongkar kembali. "Sekarang terlihat makin amburadul pekerjaan di jembatan KW 6. Pemasangan sheet file aja dibongkar lagi tuh. Kalau memang di dinas PUPR itu bukan orang-orang teknik, itu lain cerita. Di situ banyak orang teknik. Ini kan menimbulkan pertanyaan lain," tutur praktisi hukum, Asep Agustian dalam siaran tertulis yang diterima KBE. Menurutnya, masyarakat Karawang terus memantau pekerjaan yang ada di jembatan KW 6 Kepuh Kelurahan Karangpawitan Karawang Barat itu. Dengan kejadian itu pula seharusnya APH bertindak cepat. Mintai keterangan bagian perencanaan, setelah itu panggil juga pengawasnya, di mana dan sejauh mana kinerja seorang pengawas dalam proyek itu. "Kalau perencanaan dan pengawasannya bener, gak bakal begitu kejadiannya. Kemungkinan dari perencanaan saja sudah ngawur, ditambah lagi pihak pengawas seakan kepinteran. Yang kerjanya diduga hanya mengkondisikan saja atau asal bapak senang, sehingga ingin buru-buru jadi saja, tanpa memikirkan dampaknya," ungkapnya. Kata Asep, hal tersebut semakin menambah kecurigaan dan kejanggalan dalam pengerjaan proyek yang sudah menghabiskan duit negara hampir Rp 10 miliar itu. "Sekarang kita tanya, siapa sih di balik proyek pembangunan jembatan ini, dan siapa sih yang punya proyek ini, dan sehebat apa sih seorang pengawas pada proyek ini, sehingga tidak dapat tersentuh bahkan tidak ada teguran keras dari pihak APH. Kalau pengerjaanya bongkar pasang terus, itu bukanlah hal yang wajar, akan tetapi hal yang sudah dianggap kurang ajar," kata dia. Dirinya juga mempertanyakan, sejauhmana kedekatan antara pengawas dengan kontraktor pekerjaan tersebut. Sampai-sampai dirinya mendapat informasi, bahwa pengawas dilarang mengeluarkan steatment oleh kontraktor. "Hal itu kan makin menimbulkan rasa kecurigaan kita. Ada apa antara pengawas dan kontraktor dalam proyek tersebut? harusnya APH gali hal itu," tegas Asep. (bbs/mhs)