Minta Lelang Jabatan di Karawang Segera Dimulai, PDIP: Jangan Tunggu Tahun Politik Tiba

KARAWANG - Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana memutuskan untuk melakukan rotasi mutasi jabatan di lingkungan Pemda Karawang dengan cara dicicil atau sedikit-sedikit. Selain itu, dari 13 kursi Pimpinan Tinggi Pratama, Cellica baru mengumumkan hanya 7 kursi yang segera dilelang. Langkah Cellica mencicil kekosongan jabatan di pemerintahan menyulut amarah para wakil rakyat di DPRD Karawang. Apa lagi, sampai saat ini birokrasi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan pincang akibat kekosongan jabatan sekelas kepala dinas. Ketua DPC PDI-P Karawang, Taufik Ismail mengatakan, kekosongan jabatan yang dibiarkan berlarut-larut berdampak pada keberlangsungan jalannya pemerintahan Cellica-Aep. Seharusnya, kata dia, Cellica mengambil langkah cepat untuk mengisi kekosongan itu. Menurutnya, ada banyak ASN hebat dan berpengalaman yang layak diberikan kesempatan untuk dipromosikan menjadi Eselon ll. "Saya miris, Karawang dengan segala macam persoalannya, setumpuk PR-PRnya, PR infrastruktur, pengangguran, kemiskinan ekstrem. Tapi sampai sekarang belom ada yang menempati jabatan-jabatan yang sangat vital itu," ungkap politisi yang akrab di sapa Kang Pipik ini, saat diwawancara KBE, Selasa, (17/5) kemarin. Kang Pipik bilang, sejumlah anggota dewan di DPRD Karawang sempat mendesak agar Pemda Karawang segera mengisi kekosongan kursi jabatan setara kepala dinas tersebut. Namun, sampai saat ini prosesi lelang jabatan belum juga di buka oleh bupati. "Saya jadi bertanya-tanya, apakah di Karawang engga ada yang pintar gitu?," tanya politisi asal Dapil 2 Karawang itu. "Ini ada 13 OPD yang katanya kosong, saya miris sekali ini. Kita mau membangun Kabupaten Karawang seperti apa kalau jabatan-jabatan strategisnya dibiarkan kosong, ini kan mengkhawatirkan, timpalnya.  Pipik mengingatkan, jangan sampai kekosongan kursi Pejabat Tinggi Pratama di Pemkab Karawang berlarut-larut sampai ke tahun politik. Sebab, kata Pipik, tahun 2023 segala macam pengambilan kebijakan dipastikan akan dikait-kaitkan dengan Pemilu 2024. "Sebentar lagi kan tahun politik kan, pasti 2023 sudah berubah lagi polanya. Saya tidak mau hal ini menjadi berlarut-larut, karena ini penting," tegasnya. (wyd/mhs)