"Anggaran kita memang terbatas, tapi kita harus lebih berkolaborasi. Saya mohon desa wisata juga diberikan perhatian khusus," ujar Sandiaga.
BACA JUGA:Pelajar di Jabar di Dorong Miliki Wawasan Politik
Selain desa wisata, Menparekraf Sandiaga juga mendorong agar kepala daerah dapat memaksimalkan penyelenggaraan event untuk menjadi daya tarik dan dipromosikan dengan baik.
Pemerintah daerah dikatakan Sandiaga dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf/Baparekraf. Baik dalam hal dukungan kegiatan maupun pelatihan dan pendampingan.
BACA JUGA:Polemik di NasDem Kota Bekasi Berakhir, Mesra
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, KolaborAksi merupakan program yang rutin dilakukan kementeriannya untuk dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah.
Melakukan sinergi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dalam KolaborAksi kali ini hadir enam kepala daerah. Yakni dari Kabupaten Aceh Barat, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Berau.
BACA JUGA:Khusus Warga Karawang Kesempatan Kerja di PT Astra Daihatsu, Buruan Daftar!
Dalam kesempatan itu para kepala daerah menyampaikan potensi serta rencana program yang akan dijalankan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah masing-masing.
"Ini merupakan kolaborasi pertama di tahun 2023. Setiap bulan kami selalu mendorong langkah kolaborasi ini, karena kita bisa belajar dari beberapa daerah tentang pengembangan dan potensi dan bisa saling melengkapi," kata Sandiaga.
BACA JUGA:Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Dimulai, Memiliki Total Panjang 37,05 Km
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu, mengatakan, dalam pengembangan infrastruktur yakni unsur 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas) pemerintah daerah dapat memaksimalkan salah satu instrumen fiskal yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
Vinsen meminta agar pemerintah daerah dapat menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan.
BACA JUGA:Demokrat Dukung Anies Maju Pilpres 2024, Analis: Koalisi Perubahan Kian Benderang
"Apalagi daerah yang sudah masuk dalam lokpri (lokasi prioritas). Sayang kan kalau sudah masuk lokpri tapi tidak dimaksimalkan, karena yang antre ini hampir 200 kabupaten/kota di tahun 2023," kata Vinsen.