DPRD Jabar Sarankan Dana Hibah ke Program Produktif Sejalan RPJMD

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat mendorong penyaluran dana hibah bisa fokus pada program yang mendukung prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu diungkapkan Anggota Banggar Yunandar Eka Prawira, Selasa (16/5).

Yunandar mengakui pada tahun anggaran 2021 lalu penyaluran dana hibah untuk lembaga atau organisasi menjadi salah satu catatan serius Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ada ratusan lembaga penerima bermasalah karena tidak melampirkan dokumen laporan pertanggung jawaban.

“Kalau yang tahun ini kami perlu cek dulu. Kami belum terima laporan detailnya,” katanya, Selasa (16/5).

BACA JUGA:KPU Jabar : 2.134 Bacaleg Telah di Daftarkan 18 Parpol Untuk Kontestasi Pemilu 2024

Politikus PDIP itu melanjutkan, selain masalah akuntansi atau administratif sebenarnya permasalahan penyaluran dana hibah yang perlu jadi perhatian adalah terkait fokus dan prioritas program.

“Harusnya punya fokus. Misal RPJMD lagi konsen pemulihan ekonomi maka program hibahpun juga harus mengarah ke pemulihan ekonomi,” cetusnya.

Selama ini memang masih banyak penyuran anggaran hibah digunakan kegiatan konsumtif, kurang menyasar pada program jangka panjang. Dana hibah yang disalurkan memang tidak ada kuota tertentu tapi berdasarkan usulan proposal yang masuk.

BACA JUGA:Tilang Manual Kembali Diberlakukan, Ini Komentar Warga di Bandung

“APBD kan terbatas juga, semestinya edukasi penyaluran dana hibah ke program jangka panjang yang bermanfaat juga perlu di galakkan,” sambungnya.

Yunandar melanjutkan, mulai tahun lalu konsep penyaluran hibah telah diperbaiki. Sasaranya mengarah pada hibah kompetitif.

“Ini semestinya jadi kesempatan untuk lebih selektif. Bisa mengacu pada prioritas yang ada di RPJMD,” tuturnya.

BACA JUGA:Pansus DPRD Jabar Dorong Akselerasi Pembangunan Sekolah Baru

Dalam kesempatan itu, Yunandar juga menyayangkan fungsi BPK yang hanya fokus pada akuntabilitas dan administratif penyaluran dana hibah. Semestinya bisa juga menilai dari asas kemanfaatan penyaluran dana tersebut. Sehingga turut mengawal alokasi anggaran yang memang semangatnya untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

“Jadi laporan itu yang dilihat manfaatnya dulu. Baru bagaimana akuntabilitas keuangannya,” terangnya.

Yunandar juga menyayangkan, sejauh dalam pengawasan penyaluran dana hibah anggota DPRD juga jarang dilibatkan. Pembahasan anggaran hibah sifatnya global tapi hasil akhir detail siapa saja penerima dana hibah tidak sampai ke DPRD.

BACA JUGA:Biografi Budiyanto, S.Pi. :Memulai Karier Politik Sebagai DPRD

“Laporan ke DPRD hanya global, kurang detail,” pungkasnya.***