KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan proses penerapan manajemen talenta dan reformasi birokrasi Pemda Provinsi Jabar dalam Rakornas Kepegawaian Tahun 2023 di Hotel Pullman, Kota Bandung, Selasa (30/5/2023).
Di hadapan peserta rakornas yang merupakan para pengelola manajemen ASN di seluruh Indonesia, Kang Emil mengatakan bahwa salah satu dari tiga ciri negara maju adalah reformasi birokrasi yang adaptif.
Hal itu menjadi komitmennya dalam menerapkan sistem birokrasi di Pemda Provinsi Jabar.
BACA JUGA:Seorang Pemuda Bacok Ustaz di Bandung Lantaran Tak Terima di Tegur
"Tiga ciri negara maju adalah pertumbuhan ekonomi terjaga, kualitas SDM, dan reformasi birokrasi yang terus-menerus atau mengikuti perkembangan zaman," ucap Kang Emil.
Kang Emil berpandangan bahwa reformasi birokrasi bertransformasi menjadi empat level. Pertama yaitu birokrasi aturan. Birokrasi ini memandang bahwa setiap kegiatan harus berdasar pada aturan.
BACA JUGA:Pulang Merantau, Suami di Tulangbawang Bacok Istri dengan Golok hingga Tewas Ternyata Karena Ini!
"Ada aturan, maka ada kegiatan, begitupun sebaliknya. Ini birokrasi yang sangat kaku yang membuat inovasi itu mati," ucap Kang Emil.
Reformasi birokrasi level kedua yang mayoritas saat ini diterapkan oleh instansi di Indonesia adalah birokrasi reforma. Kang Emil menyebut kelemahan birokrasi reforma yaitu menganggap bahwa pembangunan adalah urusan dari birokrat.
BACA JUGA:Choky Sitohang Nyaleg dari Dapil Kota Bekasi-Depok, Siap Dedikasikan Diri Melayani Rakyat
"Kelemahannya menganggap urusan pembangunan itu urusan birokrat, orang yang bukan ASN seolah-olah tidak boleh terlibat dalam administrasi pembangunannya," tuturnya.
Sementara birokrasi level tiga yang kini menjadi fokus dari Pemda Provinsi Jabar adalah birokrasi dinamis. Setiap warga yang mencintai Jabar diperbolehkan terlibat dalam pembangunan maupun kebijakan. Melalui skema kolaborasi pentahelix ABCGM, pembangunan di Jabar kini lebih efektif.
"Jabar sekarang fokus di level 3, jadi semua yang cinta Jabar saya kumpulkan, fasilitasi, dalam pengambilan keputusan juga diskusi dulu dengan berbagai pihak. Contohnya saya dirikan unit Jabar Digital Service yang diisi anak-anak muda. Ada 1.000 permasalahan, maka ada 1.000 aplikasi," jelas Kang Emil.
BACA JUGA:Giliran BKPSDM Kota Bekasi Jelaskan Pertimbangan Tidak Adanya Usulan Formasi PNS 2023