BUMD Lesu, Sekda Jabar : Kredit Macet Alasannya!

Jabar, Disway.id- Kredit macet jadi salah satu penyebab sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat mengalami kerugian. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Setiawan Wangsaatmaja, di Rapat Paripurna, Senin (10/7).

Setiawan menguraikan, menurut catatanya ada dua Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan delapan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengalami kerugian. “Faktornya karena dampak dari besarnya kolektifitas kredit macet.

Saat ini juga masih dalam status pengawasan intensif OJK,” terang Setiawan yang menggantikan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam penyampaian jawaban Gubernur terkait pandangan fraksi.

BACA JUGA:Batik Ecoprint Bernuansa Alam Makin Diminati Kaum Hawa

Setiawan juga menguraikan, meski ada sejumlah BUMD yang merugi, tapi sejumlah BUMD ada yang masuk kategori sehat. Berdasar hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan pemprov, ada tiga BUMD non lembaga keuangan yang statusnya sehat, yaitu PT Migas Utama Jabar (MGU), PT Agronesia, dan PT Tirta Gemah Ripah.

Di tahun anggaran 2022, Pemprov Jabar juga telah menyuntikkan tambahan penyertaan modal ke sejumlah BUMD. Tujuannya untuk investasi jangka panjang. Yakni ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Rp 402 miliar, PT Tirta Gemah Ripah Rp 22 miliar, PT Jasa Sarana Rp 60 miliar, PD Jasa dan Kepariwisataan Rp 14,1 miliar, PT Jamkrida Jabar Rp 50 miliae, dan PT Agro Jabar Rp 12,9 miliar.

Pemprov Jabar sendiri juga sependapat bahwa kinerja BUMD perlu dioptimalkan. Salah satunya melalui efisiensi dan restrukturisasi SDM. Kemudian, beberapa langkah lain yang perlu dilakukan adalah dengan evaluasi kinerja. Lalu mendorong kemitraan BUMD dengan pihak lain, pembinaan BUMD untuk good corporate governance, hingga pemanfaatan medsos untuk pemasaran program BUMD.

BACA JUGA:Cara Daftar Ulang Bagi Peserta Yang Lolos Ditahap 2 PPDB Jabar 2023

Kinerja BUMD Jabar sendiri memang tengah jadi sorotan sejumlah Fraksi di DPRD Jabar. Juru bicara (Jubir) Fraksi PKS DPRD Jabar, Iin Nur Fatinah menyebutkan bahwa dari 41 BUMD yang ada hanya 2 BUMD yang kondisinya sehat.

Senada dengan hal tersbeut, Jubir Fraksi Gerindra Persatuan menegaskan bahwa perlu adanya pengawasan yang serius terhadap kinerja BUMD. Ia mengatakan bahwa BUMD seyognyanya menjadi sumber pendapatan daerah bukan justru menggerogoti uang rakyat. “BUMD seyognyanya menjadi sumber pendapatan daerah bukan malah menggerogoti uang rakyat. Maka perlu investigasi serius agar BUMD kerja profesional,” katanya.

Desakan yang sama juga disampaikan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna tersebut. Harapannya ada langkah tegas untuk perbaikan BUMD. “Penerimaan sejumlah BUMD perlu ditingkatkan. BUMD yang kurang produktif perlu untuk di evaluasi kembali,” ucap Jubir Fraksi PDIP, Rafael Situmorang.

BACA JUGA:PPDB Tahap 1 dan 2 Berlangsung Objektif, Transparan dan Akuntabel

Sementara itu, Ketua Komisi III Phinera Wijaya menambahkan, pihaknya juga menyayangkan terkait kondisi BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar. Phinera juga menyarankan sikap tegas terhadap sejumlah BUMD yang kondisinya tidak sehat. “Yang kurang sehat dievaluasi, kalau yang tidak sehat bubarkan saja,” tegasnya.***