BANDUNG- Ribuan pendaftar PPDB SMA/SMK 2023 dianulir Pemprov Jawa Barat. Hal itu karena terbukti melakukan cara-cara ilegal seperti mengelabui domisili hingga pemalsuan Kartu Keluarga.
"4.791 siswa yang mendaftar dengan cara-cara ilegal seperti KK, domisili yang disiasati, sudah kita batalkan. Memang tidak ada drama-drama yang ekspektasi orang. Ini terstruktur ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan," kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai memantau program pengenalan lingkungan sekolah (PPLS) di SMK 12 Kota Bandung, Senin (17/7/2023).
Ia menegaskan, langkah tersebut diambil Pemprov Jabar agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah pilihan dengan cara ilegal. Mengingat PPDB Jabar dilaksanakan sesuai aturan main pemerintah pusat.
BACA JUGA:90 Persen Masalah PPDB Sudah Direspons Disdik Jabar Meski Tidak Diviralkan
"4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili dan KK-nya. Sebanyak itu yang kira-kira kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semu harus sesuai dan ikuti pada peraturan yang kita laksanakan," ujar Kang Emil.
Ridwan Kamil juga memastikan, peserta didik yang mengikuti PPLS hari ini di seluruh Jabar telah melalui proses dan tahapan sesuai aturan. Kendati demikian, Pemprov Jabar tetap akan melakukan evaluasi.
"Akan kita evaluasi banyak komplain juga sana-sini, nanti bersama pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi menyelisihi terutama misalkan terjadinya kekurangan fasilitas di beberapa wilayah, itu juga akan jadi atensi penyelesaian di tahun mendatang," ucapnya.
BACA JUGA:Banjir Menghantui Kota Bandung, Upaya Pemerintah Dipertanyakan?
Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya mengatakan, total 4.791 pendaftar yang ditolak ini adalah laporan keseluruhan. Tidak semua KK palsu, ada juga beberapa persoalan lainnya.
"Bisa jadi karena nilai rapor, bisa juga karena program penanganan kemiskinan, kemudian dokumen prestasi tidak sesuai. Jadi ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kita menolak sebanyak 4.791 untuk tidak lanjut dalam proses PPDB kemarin," kata Wahyu.
Semua pendaftar yang ditolak ini tidak semuanya dimasukkan ke sekolah swasta. Wahyu menjelaskan, peserta yang ditolak bisa mendaftarkan ke sekolah lainnya sesuai dengan aturan.
"Sebetulnya 4.791 itu serta merta kita tolak. Misalkan yang karena (pemalsuan) KK, ketika KK tidak tersambung dengan Disdukcapil kita langsung mintakan yang bersangkutan untuk menghubungi Disdukcapil," tuturnya. **