KARAWANG- Ribuan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Karawang belum tersentuh sertifikasi. Sementara instansi terkait yakni Kemenag Karawang tidak memiliki anggaran.
Menyikapi hal itu DPRD Karawang melalui Komisi IV akan mengusulkan alokasi dana hibah dalam pembahasan RAPBD murni 2024. Dana tersebut diperuntukan para guru pendidikan agama Islam agar mereka bisa ikut PPG (Pendidikan Profesi Guru) sebagai syarat mutlak memperoleh sertifikasi.
“Masih ada 1.809 orang guru agama Islam di Karawang yang mengajar dari mulai TK hingga SLTA yang belum sertifikasi. Mereka terkendala untuk mengikuti PPG di Perguruan Tinggi yang ditunjuk Kementerian Agama (Kemenag). Karena pihak Kemenag sendiri tidak membolehkan PPG mandiri atau atas biaya sendiri,” kata Atta Subagja, Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang.
Sementara Kemenag sendiri tidak memiliki alokasi anggaran untuk itu. Dan Kemenag membuat Surat Edaran agar pemerintah daerah setempat meng-cover kebutuhan tersebut sebagai hibah. Atta menyayangkan, Kantor Kemenag Karawang sendiri terlambat mengkomunikasikan hal ini. Sedangkan Surat Edaran Kemenag terbit sejak tahun 2001.
BACA JUGA:Penipuan Tenaga Kerja di Karawang Makin Marak, Seorang Wanita Ditangkap, Korbannya Banyak
“Biaya PPG per orang guru Rp 5 juta. Hasil komunikasi kami dengan mereka, sebenarnya para guru PAI siap kalau harus bayar masing-masing buat ikut PPG. Tapi pihak Kemenag tidak membolehkan. Ini harus ditanggung pemerintah atau bisa melalui dana hibah dari pemda setempat,” ungkap Atta.
Lebih lanjut ia menjelaskan, di Karawang sendiri guru PAI yang sudah pretest atau tes awal sebelum memulai PPG ada 609 orang. Mereka tidak serta merta dapat sertifikasi sebelum mengikuti dan dinyatakan lulus PPG. Sementara kuota PPG setiap tahun se-Indonesia, diketahuinya, 5000 orang.
“Tahun ini saja guru PAI di Karawang yang ikut PPG hanya 47 orang. Bayangkan, berapa tahun lamanya mereka harus ngantri ikut PPG? Bisa jadi mereka seperti masuk waiting list berangkat ibadah haji. Kami berharap, bupati punya political will untuk menyetujui memberikan alokasi dana hibah buat mereka,” tandasnya
BACA JUGA: 513 Kontingen Jabar Akan Wakili Indonesia di Jambore Pramuka Dunia
Sementara itu Nandang Mulyana Ketua PGRI Kabupaten Karawang menyampaikan bahwa yang belum mendapatkan kuota PPPK di Kabupaten Karawang ini kurang lebih 200 Orang Se Kabupaten.
Ia Berharap dan terus mendorong pemerintah pusat agar pada tes Bulan September yang akan datang Kuotanya ditambah.
Lanjut di Tempat yang sama Mulyana Surya Kabid GTK Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa Guru PAI itu merupakan guru mata pelajaran yang sekarang memang di prioritaskan untuk penyelesaian P1, jadi masih banyak lagi Sekolah yang membutuhkan Guru PAI, namun Informasinya belum disiapkan.
“Di Tahun 2024 Saya Akan mengusulkan dengan Mengakomodir yang telah pensiun dan yang berhenti, nanti pada kekosongan kekosongan Itu bisa menjadikan usulan tambahan Informasi,” ujar Mulyana Surya
BACA JUGA:Kerja Tim Pendata dan Metode Smartphone Jadi Kunci Pencapaian Target Pemutakhiran Data Keluarga 2023