KOTA BEKASI- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bekasi, Jawa Barat disebut tidak berjalan baik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi menemukan sejumlah kecurangan.
Wakil Ketua BMPS, Pudio Bayu, mengatakan sekolah negeri di Kota Bekasi banyak yang dengan sengaja menambah rombongan belajar. Bahkan, sekolah menambah kelas.
"Kepentingan perorangan ini merugikan swasta. Kalau negeri menerima rombongan belajar yang ada, itu enggak masalah. Tapi kan ini rombel diperbesar, seperti ada ruang kelas karet begitu, ruang kelas siluman. Ini jelas merugikan," kata Bayu kepada awak media, kemarin (27/7).
Bayu menegaskan hal itu merugikan sekolah swasta. Pasalnya, siswa yang masuk ke kelas siluman itu mestinya masuk ke sekolah swasta.
Pihaknya meminta PPDB di Kota Bekasi dibenahi. Hari ini, pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan ke kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta.
"Alhamdulillah, Kita diterima oleh Humas, Biro Hukum, Inspekorat, dan Direktorat Paud dan Dikdasmen," ungkap dia.
Bayu mendorong perbaikan pelaksanaan PPDB online. Pihaknya juga menyampaikan agar ada penguncian Dapodik untuk jumlah siswa per-rombel.
"Jumlah siswa per-rombel 32 per kelas sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Kemudian, adakan uji petik atau sidak sekolah negeri, apakah sudah sesuai dengan juknis yang dibuat. Terakhir, pengelolaan SMP kalau bisa diserahkan Ke pusat. Agar tidak menjadi kesewenangan pemerintah daerah," tutur dia. (bbs/mhs)