Jabar, Disway.id - Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) merespon terkait kinerja sejumlah BUMD yang jadi sorotan para wakil rakyat. Pihaknya bakal melakukan divestasi dan merger sejumlah BUMD yang kinerjanya melempem.
Kepala Biro BIA Pemprov Jabar Lusi Lesminingwati menampik bahwa jumlah BUMD yang menyetorkan deviden ke daerah sangat minim. Menurutnya, justru hampir semua BUMD telah menyetorkan deviden. Tetapi memang sebagian besar jumlahnya sangat minim. "Hampir semua kasih (deviden.red). Tapi memang skalanya kecil - kecil," katanya kepada Disway.id selepas Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di Lapangan Gasibu, Kamis (17/8).
Lusi menambahkan, saat ini misalnya, dari target Rp 490 miliar deviden yang diberikan Gubernur, total sudah ada Rp 510 miliar setoran masuk. Di antaranya dari Bank BJB, PT Jamkrida Jabar, PT Migas Utama Jabar, hingga Jasa Sarana. "BPR atau LKM itu tetap setor, walaupun nilainya kecil - kecil," sambungnya.
BACA JUGA:17.016 Warga Binaan Lapas di Jabar Terima Remisi HUT ke-78 RI
Lusi mengakui bahwa minimnya setoran deviden itu menjadi catatan kinerja yang patut untuk diperbaiki. Ia telah menyiapkan sejumlah strategi untuk perbaikan kinerja BUMD yang melempem itu.
Di antaranya adalah dengan me-merger atau penggabungan sejumlah BPR. Sementara untuk sejumlah LKM bakal dilakukan divestasi. Atau pengurangan jenis aset baik aset finansial ataupun aset barang yang dimiliki perusahaan. "Untuk BPR sedang upaya merger, untuk LKM bakal dilakukan divestasi," terangnya.
Lusi menambahkan, strategi lain yang bakal ditempuh untuk perbaikan adalah dengan pergantian kepengurusan. "Kami masukkan berupa penugasan dari unsur Pemprov Jabar," cetusnya.
BACA JUGA:Program Petani Milenial, Solusi Pertanian Berkelanjutan
Lusi menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan BUMD memiliki kinerja yang patut diperbaiki. "Kebanyakan faktor utang masa lalu," tuturnya.
Sorotan para anggota DPRD Jabar terhadap kinerja BUMD sempat mencuat pada Paripurna awal Juli lalu. Dalam Sidang Paripurna pandangan fraksi terkait Pertanggungjawaban APBD 2022 itu, sejumlah fraksi mengkritik kinerja dari BUMD milik Pemprov Jabar yang dinilai melempem.
Juru bicara (Jubir) Fraksi PKS DPRD Jabar, Iin Nur Fatinah menyebutkan bahwa dari 41 BUMD yang ada hanya 2 BUMD yang kondisinya sehat. Senada dengan hal tersbeut, Jubir Fraksi Gerindra Persatuan Rizki Adi Wijaya menegaskan bahwa perlu adanya pengawasan yang serius terhadap kinerja BUMD.
BACA JUGA:bank bjb Memaknai HUT ke-78 RI dengan Berbagai Kegiatan Positif
Ia mengatakan bahwa BUMD seyognyanya menjadi sumber pendapatan daerah bukan justru menggerogoti uang rakyat. BUMD yang kinerjanya melempem perlu dievaluasi. "BUMD seyognyanya menjadi sumber pendapatan daerah bukan malah menggerogoti uang rakyat. Maka perlu investigasi serius agar BUMD kerja profesional,” katanya.***