KARAWBEKASI.DISWAY.ID- Politik menyambut tahun 2024 di Kota Bekasi mulai memanas karena sebagian politisi Kalimalang menyuarakan agar ASN netral. Bahkan mereka meminta Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad untuk menindak tegas aparatur yang bermain.
Anggota DPRD Kota Bekasi melalui melalui intrupsi saat berlangsungnya sidang paripurna dihadiri Penjabat (PJ) Walikota Bekasi, Raden Ghani Muhamad untuk bertindak tegas sesuai arahan Pj Gubernur Jabar tugas utama Pj Wali Kota untuk menciptakan kondusifitas menyambut tahun politik.
Abdul Rozak, Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat menegaskan dalam intrupsinya agar ASN Pemkot Bekasi netral dan jangan sampai mengarah kepada salah satu Parpol tertentu.
BACA JUGA:WADUH.. Gegara Ada Silaturahmi Akbar Relawan Tri Adhianto' DLH Larang PKL Berjualan di Alun-alun Hasibuan
"PJ. Walikota harus memberikan sangsi kepada PNS yang tidak netral," sambung Sardi dari Fraksi PKS dalam intrupsi.
Selain Abdul Rozak dan Sardi Effendi yang melakukan intrupsi, Ketua Fraksi Partai Golkar, G. Marta meminta agar PJ. Walikota Bekasi meningkatkan kinerja ASN dalam melakukan pelayanan publik dan jangan sampai ASN mengarah kepada salah satu warna Partai politik tertentu.
BACA JUGA:Politisi Demokrat Desak Plt Wali Kota Bekasi Evaluasi Kinerja Pj Sekda Junaedi
"Apabila ada ASN berpihak pada salah satu warna, PJ. Walikota harus menindak dengan tegas pada ASN tersebut," tandas mantan birokrat tersebut.
Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN memiliki asas netralitas dalam Dunia Politik.
BACA JUGA: PJ. Wali Kota Bekasi Diminta Tegas ke OPD Masih Menyisipkan Gambar eks Walkot di Pengumuman
Dampak ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan Negara, Pemerintah khususnya masyarakat karena adanya potensi intervensi politik dalam proses pencapaian target pembangunan dan target-target Pemerintah tidak akan tercapai.***