Satpol PP Cikarang Ngadu ke Jokowi, Minta Dibuatkan Regulasi Demi Status PNS

Senin 09-10-2023,19:22 WIB

Reporter : Almu Jamil

Editor : Almu Jamil

KARAWANGBEKASI. DISWAY.ID – Satpol PP Kabupaten Bekasi bersama FKBPPPN meminta secara langsung kepada Jokowi agar Honorer Satpol PP segera dibuatkan formulasi dan regulasi khusus untuk diangkat status kepegawaiannya menjadi PNS. Hal itu dikatakan Honorer Satpol PP Kabupaten Bekasi, Fadlun, Senin (9/10).

"Hal ini sejalan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pasal 256 yang menyatakan bahwa Satpol PP adalah PNS," kata Fadlun yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja (FKBPPPN). Kata Fadlun, dirinya Satpol PP Kabupaten Bekasi bersama Satpol PP yang tergabung FKBPPPN memberikan naskah akademik dan resume tentang Satpol PP Non PNS Se-Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kami akan terus mengawal penyelesaian masalah honorer Satpol PP di seluruh Indonesia. Ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 bahwa polisi pamong praja adalah pegawai negeri sipil,” ungkap Fadlun. Terang dia, bawahsanya hal ini juga berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 158 Tahun 2023, Satpol PP tidak ada di dalamnya. Bahwa Satpol-PP tidak bisa di P3K kan karena Satpol PP adalah penegak hukum harus sejajar dengan penegak hukum yang lainnya seperti Jaksa Polisi. "Mana ada yang kontrak, kami akan terus memperjuangkan hak kami," tegasnya. Fadlun menambahkan bahwa selama peraturan perundang-undangan masih berlaku, pemerintah harus melaksanakannya sesuai dengan konstitusi. “Selama peraturan ini berlaku, pemerintah harus menjalankannya tanpa melanggar konstitusi dan melaksanakan amanat UU,” tambahnya. Bahkan, Fadlun juga mendorong pemerintah agar membuat ketentuan khusus yang menjadi dasar hukum yang mengatur tentang Satpol PP. “Membuat peraturan pelaksana di bawah UU No.23 Tahun 2014 yang mana menjadi aturan dasar atau pijakan hukum bagi Satpol PP,” tegas Fadlun. Perlu diketahui, hingga saat ini setidaknya masih ada 90 ribu anggota Satpol PP yang bukan merupakan PNS sebagaimana mestinya yang diamanatkan Undang-Undang. (har)

Tags : #satpol pp kabupaten bekasi #presiden jokowi #pemkab bekasi

Kategori :

Satpol PP Cikarang Ngadu ke Jokowi, Minta Dibuatkan Regulasi Demi Status PNS

Terkait

Pemkab Bekasi bersama Kejari Tinjau Pembangunan Konstruksi Jembatan Citarum,Ditargetkan Kelar 17 Desember 2024

Pemkab Bekasi Kaji Mendalam Menyangkut Rute Layanan Biskita Agar Tepat Sasaran

Pj Sekda Kabupaten Bekasi Lantik 40 Pejabat Pengawas

Pemkab Bekasi Resmi Buka Seleksi Penerimaan 10.099 Formasi PPPK 2024, Berikut Link dan Rinciannya

BPK Jabar Periksa Belanja Infrastruktur Pemkab Bekasi Tahun Anggaran 2024

Terpopuler

Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo episode 6: Sinopsis dan Tempat Nonton

Pemkab Karawang Akan Tingkatkan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Lakukan Tes Urin Di Berbagai Tempat

Bawaslu Kabupaten Bekasi Ingatkan Paslon Hindari Politik SARA hingga Money Politic

SeaBank Hadirkan Kisah Inspiratif ‘Kasih tanpa Batas’ di Hari Ayah Nasional 2024

Putusan MK UU Cipta Kerja, Pimpinan Komisi IX DPR RI Putih Sari Dukung Langkah Pemerintah

Terkini

Preview Like a Dragon: Yakuza episode 6 END dan Tempat Nonton

Proses Penanganan Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat Ibadah yang Dilaporkan ARAH Memasuki Babak Baru

Shin Tennis no Oujisama: U-17 World Cup Semifinal Episode 6, Tanggal Rilis dan Tempat Nonton

Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Musim 3 episode 6, Tempat Nonton dan Sinopsis

Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naru zo episode 6: Sinopsis dan Tempat Nonton