KARAWANG - Dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) yang akuntabel, Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kabupaten Karawang dituntut untuk dapat mengoptimalkan berbagai sumber daya dan kewenangannya.
Terlebih untuk penyelesaian permasalahan di sektor PBB-P2 tidak hanya sekedar bergantung pada Bapenda Kabupaten Karawang saja, melainkan juga turut melibatkan stakeholder lainnya, diantaranya yaitu, Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selaku instansi yang mengelola administrasi pertanahan.
Oleh karenanya, Bapenda Kabupaten Karawang terus melakukan inovasi dan terobosan -terobosan baru disektor perpajakan daerah. Salah satunya melalui program inovasi, Pemutakhiran Data dengan Pemanfaatan Peta Bidang Tanah (PEMUDA PEDANG). Dimana sebelumnya, telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Kepala Kantor ATR/BPN Karawang, pada 6 Oktober 2023 lalu.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut dilakukan berkaitan tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Karawang.
PEMUDA PEDANG adalah program inovasi yang digagas oleh Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah (P2D), Ade Sudrajat yang didukung penuh oleh Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatuallah.
Kepala Bapenda Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatuallah menjelaskan, kondisi data administrasi PBB-P2 yang digunakan saat ini masih merupakan data hasil serah-terima pengelolaan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat akhir tahun 2012.
Dalam kondisi tersebut, lanjutnya, pemutakhiran data PBB-P2 hanya akan dilaksanakan apabila terdapat Pengajuan data baru oleh wajib pajak/pemilik tanah. Dimana, Pemilik tanah mengajukan proses mutasi PBB-P2 dan Hasil pendataan dari Tim Pendataan Pajak Daerah.