KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diharapkan tetap fokus bekerja sesuai program kerja meskipun saat ini merupakan momentum kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini mengatakan ASN itu berbeda dengan Anggota TNI Polri. Dimana TNI Polri netralitasnya memang tidak memiliki hak pilih. Hanya saja bagi ASN dituntut netral namun tetap memiliki hak pilih.
“Jadi dalam menghadapi Pilkada ke depan. Saya sampaikan tidak ada oknum ASN ikut dalam politik praktis. Melainkan harua tetap fokus kerja untuk melanjutkan program kerja yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislative,” kata Ani, Kamis (22/8).
Ani menyampaikan, program infrastruktur tetap menjadi skala prioritas yang telah menjadi Perda APBD tahun 2024. Ia mengimbau dengan pembangunan yang saat ini sedang berproses. Pemkab Bekasi tidak mengarahkan kepada atau menguntungkan salah satu calon yang ikut kontestasi Pilkada.
BACA JUGA:PKB Serahkan B1KWK Kepada Paslon H. Aep Syaepuloh-H. Maslani di Pilkada Karawang 2024
“ASN ini bagi saya pribadi merupakan seperti ban kendaraan berputar. Jadi ketika sudah berjalan dan ada tujuan tidak boleh berhenti apalagi dipengaruhi. Oleh sebab itu tetap fokus dalam menjalankan tugas. Sebab perencanaan serta anggaran sudah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan eksekutif dan legislative,” tutur Politisi PKS ini.
Sementara itu, Pj Bupati Bekasi Dedy Supriadi menyampaikan beberapa hari dirinya diamanahkan memimpin Pemkab Bekasi. Dedy sudah mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta camat dalam kegiatan rapat pimpinan (rapim).
“Saya sudah kumpulkan seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus bekerja dan menyelesaikan masalah masalah demi kepentingan masyarakat,”ucapnya.
Dedy menuturkan, dirinya terus melanjutkan program program dari kepemimpinan pj bupati terdahulu. Kemudian yang belum terselesaikan demi kepentingan masyarakat akan dilanjutkan.
BACA JUGA:Breaking News: PDIP Resmi Usung H. Syaepuloh-H. Maslani di Pilkada Karawang 2024
“Dalam rapim pertama. Saya langsung sampaikan setiap perangkat daerah seluruhnya sudah memiliki rencana kerja (renja) beserta juga anggarannya. Jadi harus segera direalisasikan jangan ada ASN yang ikut politik praktis sebab hal itu akan mengganggu fokus kerja dan capaian kerja,”jelasnya.
Dedy juga menegaskan, dirinya tidak segan memberikan sanksi bagi para pemangku jabatan apabila perencanaan kerja tidak sesuai capaian sesuai dengan peraturan management ASN.
“Untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) baru dibahas dalam rapat pimpinan dan kami langsung turun kelapangan untuk menentukan kebijakan yang harus dilakukan. Dan titik apa yang harus dibangun untuk kepentingan para petani. Jadi fokus saya adalah bagaimana melanjutkan program kerja dan menjaga netralitas para pegawai,”ucapnya.(mil)