KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi dianggap tidak efektif dalam sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada) saat ini.
Padahal anggaran Pilkada yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada KPUD yakni sebesar Rp 93 Miliar.
Tentunya dalam sudut pandang ini KPUD Kota Bekasi dianggap hanya menghamburkan uang negara.
Melihat faktanya masih masyarakat yang belum mengetahui proses pelaksanaan Pilkada di Kota Bekasi.
Hal ini membuat beberapa tokoh muda Kota Bekasi angkat bicara. Seperti Wakil Sekretaris Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Perwakilan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI), Dani mengungkapkan, masih banyaknya kalangan milenial dan gen z belum persis mengetahui secara detail tentang Pilkada.
BACA JUGA:Disperkimtan Kabupaten Bekasi Komitmen Tekan Kawasan Kumuh di Daerah Perbatasan
BACA JUGA:PUI Siap Menangkan Pasangan ASIH di Pilgub Jabar 2024
Hal itu dikarenakan minimnya informasi yang diberikan oleh KPUD sebagai penyelenggara Pilkada khalayak.
"Itu tugas KPUD, anggaran sebesar Rp 93 Miliar buat apa. Ini yang rakyat, jangan main - main," tanya Dani.
Disamping itu, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bekasi, Rahmad Dani juga mempertanyakan anggaran Pilkada 2024 yang dianggap tidak efektif.
Dirinya menilai sesuai kenyataan di lapangan bahwa KPUD hanya menghamburkan uang untuk kegiatan seremonial dan tidak jelas dalam sisi sosialisasi kepada masyarakat.
Padahal jumlah pemilih pada kalangan milenial dan gen z naik mencapai 56 persen, akan tetapi KPUD yang kurang efektif tidak menyentuh kalangan tersebut.
Rahmad pun menyayangkan, seharusnya KPUD bisa membuatan kegiatan salah satu contohnya ngopi bareng d warung kopi bersama gen z dan milenial sehingga Pilkada dapat tersosialisasikan dengan baik oleh KPUD.
BACA JUGA:Detik-detik Karyawati di Cikarang Dilukai Dua Begal di Kawasan MM 2100, Videonya Viral Dimedsos