Kota Bekasi, Disway.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tengah mempersiapkan langkah evaluasi terhadap tunjangan anggota DPRD. Langkah ini diambil untuk menjawab aspirasi masyarakat sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan bahwa banyak masukan dari warga terkait besaran tunjangan yang diterima para anggota dewan. “Kami mendengar semua aspirasi masyarakat. Evaluasi ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan kondisi keuangan daerah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/9).
Menurutnya, pembahasan evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Anggaran DPRD dan Badan Keuangan Daerah. Tujuannya adalah menyelaraskan kebijakan tunjangan dengan prioritas pembangunan kota serta kesejahteraan masyarakat luas.
BACA JUGA:RUU Perampasan Aset Disusun Menjawab Tekanan Publik
Di sisi lain, Pemkot Bekasi menegaskan bahwa keputusan akhir nantinya tetap memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami tidak ingin keputusan ini hanya berorientasi pada kepentingan dewan saja. Harus ada keseimbangan antara hak pejabat publik dan kebutuhan masyarakat,” jelas salah satu pejabat Pemkot.
Proses evaluasi ini rencananya akan dibahas dalam rapat gabungan Pemkot dan DPRD yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Hasil dari pembahasan tersebut akan menentukan apakah tunjangan akan dipertahankan, dikurangi, atau disesuaikan dengan regulasi baru.
Masyarakat pun diharapkan dapat ikut mengawal proses ini agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. “Kami ingin warga ikut mengawasi agar semua berjalan transparan dan adil,” tutup Wakil Ketua DPRD Bekasi.***