2. Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi.
3. Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis hasil bumi dan perikanan.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi ketat agar anggaran pembangunan benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.
Velix Wanggai menyampaikan bahwa pihaknya segera membentuk tim lintas kementerian dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta tokoh adat Papua.
> “Kami akan memastikan setiap program benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat Papua, bukan sekadar proyek administratif,” ujar Velix.
Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Papua yang menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal kuat untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.***