Jawa Barat, Disway.id - Sejumlah perusahaan di wilayah Bekasi diduga memanfaatkan air tanah tanpa tercatat sebagai objek pajak daerah. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merugikan keuangan daerah jika tidak segera ditertibkan.
Temuan ini mencuat setelah adanya laporan dari berbagai pihak yang menyoroti perbedaan data antara jumlah perusahaan pengguna air tanah dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar secara resmi. Selisih data tersebut mengindikasikan masih banyak pelaku usaha yang belum terjangkau sistem pendataan pajak daerah.
Menanggapi hal tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang serta audit terhadap perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air tanah. Audit dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air di wilayah Bekasi.
Pemerintah daerah melalui perangkat terkait menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan inspeksi lapangan secara bertahap. Selain penertiban administrasi, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang selama ini dinilai belum optimal.
Di sisi lain, para pelaku usaha diimbau untuk segera melaporkan penggunaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Pengamat kebijakan publik menilai penertiban pajak air tanah perlu dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan dan transparansi data. Dengan sistem pendataan yang lebih akurat dan pengawasan rutin, potensi kebocoran PAD dapat ditekan, sekaligus mendorong tata kelola sumber daya air yang lebih berkelanjutan di Bekasi.***