Khamenei mendorong konsep “ekonomi perlawanan” sebagai strategi menghadapi sanksi Barat dan menjaga kemandirian nasional.
Namun, pendekatan keras ini memicu kritik luas di dalam negeri. Penanganan represif terhadap protes pemilu 2009 serta gelombang demonstrasi 2022 terkait hak perempuan menegaskan gaya kepemimpinan Khamenei yang memandang gejolak domestik sebagai ancaman keamanan negara.
“Rakyat Iran membayar harga yang mahal atas versi kemerdekaan nasional seperti ini,” kata Nasr.
“Dalam prosesnya, Khamenei kehilangan dukungan dari sebagian besar masyarakat.”
BACA JUGA:Ojol di Bekasi Jadi ''Mata dan Telinga'' Polisi
Meski dikenal keras, Khamenei tak sepenuhnya menutup pintu kompromi.
Ia menyetujui perjanjian nuklir 2015 atau JCPOA demi meredakan tekanan ekonomi. Namun, keputusan Amerika Serikat di era Trump untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut mendorong Iran kembali ke jalur konfrontasi.
Khamenei kemudian memperkuat jaringan sekutu regional yang dikenal sebagai “poros perlawanan”, mencakup Hizbullah, Hamas, dan Houthi.
Strategi ini menjadikan Iran pemain kunci konflik kawasan, sekaligus target utama Israel.
BACA JUGA:Kementerian Komunikasi dan Digital Luncurkan Platform Konseling untuk Atasi Kecanduan Game
Ketegangan meningkat pasca perang Israel–Hamas, disusul serangkaian serangan Israel terhadap kepentingan Iran.
Bahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat melontarkan ancaman terbuka terhadap Khamenei.