KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bekasi mengaku bekerja tanpa menerima gaji tetap. Mereka meminta Kementerian Sosial dan Pemkab Bekasi memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan para pendamping di lapangan.
Keluhan itu mencuat dalam forum sosialisasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat, Rabu (4/3) malam.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat akurasi data bantuan sosial (bansos), suara dari lapangan justru menyoroti sisi lain, para ujung tombak pendataan mengaku belum memiliki kepastian honor yang diterima.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui dukungan bagi operator dan pendamping data desa memang belum maksimal. Pemerintah pusat, kata dia, akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk memastikan dukungan lebih jelas dan terstruktur.
“Dukungan itu ada tapi memang belum maksimal. Ke depan kami akan MOU dengan Mendagri dan Menteri Desa untuk penguatan data ini,” kata Saifullah.
Pria akrab disapa Gus Ipul ini menyebut penguatan dan pemutakhiran data sebagai “jihad data” demi memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Namun, ia tak menampik bahwa tidak semua operator desa telah terpenuhi hak-hak dasarnya.
“Tidak semua yang memiliki posisi strategis itu telah terpenuhi hak-hak dasarnya, termasuk operator data desa,” tegasnya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemkab Bekasi, kata dia, telah mengalokasikan dana “tali asih” bagi pendamping PKH.