Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah.
Selain itu, sekitar 27 juta rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.
"Program 3 juta rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Hashim mengaku sektor perumahan memiliki efek ganda yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga.
Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk ratusan ribu unit rumah.
BACA JUGA:Lippo Cikarang Catatkan Marketing Sales Rp1,2 Triliun Selama 9 Bulan 2025
BACA JUGA:Lippo Cikarang Dukung UMKM dan Kemandirian Ekonomi Lokal Lewat ''Etalase UMKM Lokal''
Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada pendiri Grup Lippo Muchtar Riady bersama keluarga yang telah memberikan lahan tersebut untuk mendukung program perumahan rakyat.
"Ini bukan sekadar komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan yang luar biasa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara.