Paradoks pun jelas: guru disebut pilar pembangunan manusia, tetapi sebagian masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Jika buruh identik dengan kerja dan upah, maka guru tidak hanya memenuhi definisi tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana kerja intelektual dapat mengalami ketidakadilan yang lebih tersembunyi.
Lalu, perlukah guru disebut sebagai buruh? Bagi sebagian kalangan, istilah ini terasa mereduksi makna profesi yang sarat nilai pengabdian. Namun, menolak istilah itu sepenuhnya juga berisiko menutup mata terhadap realitas.
Dalam konteks tertentu, istilah “buruh intelektual” justru membuka ruang solidaritas, bukan merendahkan profesi. Persoalannya bukan pada label, melainkan pada cara kita memaknai “pekerja.” Jika dipahami secara inklusif, mencakup kerja fisik dan intelektual, maka guru adalah bagian utuh dari ekosistem tersebut.
Karena itu, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada istilah, melainkan bergerak menuju pengakuan substantif: bahwa kerja guru layak ditempatkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan yang setara.
Pada akhirnya, pertanyaan apakah guru adalah buruh mungkin tidak membutuhkan jawaban hitam-putih. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memperlakukan mereka dalam sistem yang kita bangun. Di ruang-ruang kelas yang sering luput dari sorotan, guru terus bekerja membentuk masa depan, menanam harapan, dan menjaga arah peradaban, sering kali tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai.
May Day seharusnya tidak hanya menjadi panggung bagi kerja yang terlihat, tetapi juga ruang refleksi bagi seluruh bentuk kerja, termasuk kerja intelektual yang kadang tak terlihat namun menentukan. Jika kesejahteraan pekerja adalah cita-cita bersama, maka memasukkan guru dalam percakapan ini bukan pilihan, melainkan keharusan moral.
Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1968) mengingatkan bahwa pendidikan tidak pernah netral, ia berpihak pada pembebasan atau mempertahankan ketidakadilan. Cara kita memperlakukan guru mencerminkan keberpihakan tersebut: apakah pendidikan benar-benar menjadi fondasi keadilan sosial, atau sekadar retorika tahunan.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar label, melainkan pengakuan. Bahwa di balik setiap kemajuan, ada kerja-kerja yang luput dari perhatian namun layak dihargai dan guru adalah bagian tak terpisahkan darinya. (*)