“Pak Gubernur berharap tidak ada satupun warga yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat mereka membutuhkan. Jadi dibuat perjanjian kerja sama ini untuk warga Jawa Barat, dan tidak menutup kemungkinan untuk warga lainnya yang membutuhkan,” katanya.
Sri Erni menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi yang tidak masuk dalam jaminan BPJS sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan melalui skema yang disiapkan pemerintah.
Menurutnya, kerja sama tersebut memberikan ruang bagi rumah sakit untuk tetap memberikan pelayanan ketika masyarakat membutuhkan penanganan.
“BPJS memang tidak memberikan jaminan untuk beberapa kriteria, misalnya korban kekerasan atau dalam kondisi tertentu. Alhamdulillah ada dukungan dari pemerintah provinsi sehingga kami bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan,” tukas dia. (*)