Peralihan menuju industri padat teknologi dan padat modal berpotensi mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan yang sebelumnya mengandalkan banyak pekerja untuk proses produksi dapat mulai menggunakan sistem otomatis yang membutuhkan keterampilan berbeda.
"Macam-macam penyebabnya. Ada yang memang alih teknologi, yang sudah mulai menerapkan robotisasi, komputerisasi, ataupun AI," kata Firman.
Selain perubahan teknologi, perkembangan kendaraan listrik juga dinilai memengaruhi persaingan di industri otomotif. Firman menyebut pergeseran pasar menuju kendaraan listrik menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan otomotif konvensional.
"Ada juga perusahaan yang sudah tidak tersaing. Seperti yang banyak disampaikan juga oleh teman-teman serikat, di sektor otomotif, dengan banyaknya fasilitas ataupun gempuran mobil listrik atau kendaraan listrik di Indonesia, itu sangat berpengaruh juga ke penjualan otomotif konvensional atau mesin," jelasnya.
Firman menambahkan, penurunan penjualan kendaraan konvensional dan relokasi basis produksi juga berpotensi memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Sebagian perusahaan dapat mempertimbangkan pemindahan kegiatan produksi ke wilayah lain sesuai strategi bisnis dan kondisi pasar.
"Dari data Gaikindo sudah menunjukkan banyak penurunan sektor industri otomotif mesin atau non-listrik. Jadi memang ada juga relokasi. Ada juga yang mungkin memindahkan basis produksinya ke daerah-daerah lain," ujarnya.
Untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, Disnakertrans Jawa Barat mengandalkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut mencakup manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pekerja terdampak PHK.
Firman menjelaskan, manfaat uang tunai diharapkan dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup selama mencari pekerjaan baru. Sementara itu, fasilitas akses pasar kerja memungkinkan pencari kerja memperoleh informasi mengenai lowongan yang tersedia di berbagai perusahaan.
"Dengan program itu, secara otomatis pekerja yang ter-PHK mendapat manfaat uang tunai. Jadi pada saat dia mencari pekerjaan dan belum bekerja, ada jaminan berupa uang untuk bisa menyambung hidupnya," kata Firman.
Pemerintah juga menyediakan layanan SIAPKerja melalui kementerian terkait. Di tingkat daerah, Jawa Barat memiliki aplikasi Nyari Gawe yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mencari informasi lowongan kerja. Selain itu, Disnakertrans Jabar menggelar bursa kerja daring secara rutin melalui TikTok, dengan ribuan lowongan yang ditawarkan setiap pekan menurut Firman.
"Kedua, mendapatkan akses pasar kerja. Kalau di pusat, di kementerian, ada SIAPKerja. Kalau di Jawa Barat sendiri kita punya aplikasi Nyari Gawe. Kita setiap minggu, selalu ada job fair online melalui TikTok. Setiap minggunya ribuan lowongan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja yang terkena dampak PHK," ujarnya.
Selain akses informasi pekerjaan, pelatihan kerja juga disiapkan untuk membantu pekerja menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri. Program peningkatan keterampilan atau upskilling dan pelatihan ulang atau reskilling menjadi salah satu upaya agar pekerja terdampak PHK dapat mengisi peluang kerja baru di sektor lain.
"Selain itu, kita juga ada manfaat pelatihan ketenagakerjaan. Jadi, pekerja yang ter-PHK dan ternyata banyak rekrutmen di sektor industri-industri lain sehingga mungkin membutuhkan keterampilan baru ataupun kompetensi baru, bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk melakukan upskilling ataupun reskilling," tutup Firman.
Tingginya angka PHK di Jawa Barat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan kesempatan kerja di tengah perubahan industri. Di satu sisi, investasi berpotensi membuka lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain, pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap membutuhkan kepastian perlindungan, akses terhadap lowongan kerja, dan pelatihan agar dapat kembali memasuki pasar tenaga kerja.***