“Aliran Kali Jambe bermuara hingga ke Kali CBL. Karena itu, persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani dari sumbernya. Kami berharap pembenahan di bagian hulu, termasuk pemasangan jaring sampah dan penataan IPAL, dapat segera dilakukan agar sampah tidak terus terbawa ke wilayah hilir,” katanya.
Kendati demikian, kata Asep, Pemkab Bekasi telah berdiskusi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk membahas langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan. Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, seluruh tahapan penanganan akan dilaksanakan berdasarkan jadwal (timeline) yang telah disepakati.
“Kami berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal. Pemerintah Kota Bekasi juga diminta menyampaikan tahapan pekerjaan beserta target waktu penyelesaiannya agar penanganan ini berjalan terukur dan terkoordinasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait mengungkapkan, volume sampah liar di kawasan KM 19 diperkirakan mencapai 1.200 meter kubik.
Untuk mempercepat pengangkutan, Pemkab Bekasi menyiapkan 50 hingga 60 unit dump truck yang dijadwalkan beroperasi pada Minggu. Langkah tersebut dilakukan agar penanganan sampah tidak mengganggu pelayanan persampahan rutin kepada masyarakat pada hari kerja.
“Untuk Kabupaten Bekasi, kami menyiapkan sekitar 50 sampai 60 armada pada hari Minggu. Pengangkutan dijadwalkan pada hari tersebut agar pelayanan persampahan kepada masyarakat pada hari kerja tetap berjalan,” jelasnya.
Donny menyebut, sampah yang diangkut dari wilayah Kabupaten Bekasi direncanakan dibawa ke Aspex Kumbong. Pengangkutan tersebut mendapat dukungan pembebasan biaya tipping fee melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, dan pengelola TPST.
Namun, menurutnya, pengangkutan saja tidak cukup untuk mencegah persoalan serupa terulang. Dibutuhkan infrastruktur penahan sampah permanen di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.