KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Organisasi kemasyarakatan (ormas) diminta kembali ke khitahnya sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dan mitra strategis pemerintah. Jangan sampai keberadaan ormas justru menjadi sumber keresahan akibat ulah oknum yang terlibat konflik maupun tindakan melanggar hukum.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat, konflik yang melibatkan organisasi kemasyarakatan menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Meski demikian, upaya pembinaan dan pengawasan dinilai tetap diperlukan agar ormas tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kesbangpol Jawa Barat, Irman Nugraha mengatakan, ormas sejatinya memiliki peran positif sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, stigma negatif yang selama ini melekat pada organisasi kemasyarakatan tidak bisa digeneralisasi. Sebab, persoalan tersebut lebih banyak dipicu tindakan oknum yang menyimpang dari tujuan organisasi.
“Sebenarnya tujuannya positif sebagai kontrol sosial yang lebih ke mitra strategis dalam pemerintah. Kami juga pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ini kan bagian dari stakeholder. Kemudian stigma negatif kami menyikapinya sebagai oknum saja,” kata Irman di Cikarang Pusat belum lama ini.
Berdasarkan catatan Kesbangpol Jawa Barat, sepanjang 2023 terdapat 22 kasus konflik menonjol yang melibatkan ormas. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan 73 lainnya mengalami luka-luka.
Angka itu turun menjadi 15 kasus pada 2024 dengan dua korban meninggal dunia dan 31 orang luka-luka. Sementara sepanjang 2025, konflik tercatat sebanyak empat kasus dengan 12 orang mengalami luka-luka.
Adapun data 2026 masih dalam proses penghimpunan. Namun, Irman mengakui masih terdapat sejumlah insiden yang diduga berkaitan dengan konflik ormas, termasuk peristiwa di Pasar Caringin, meski keterlibatan organisasi kemasyarakatan dalam kejadian tersebut belum dipastikan.