Dana pengelolaan sampah dinilai masih jauh dari kebutuhan. Pemerintah daerah didorong meningkatkan anggaran hingga 2-3% APBD demi memperbaiki layanan persampahan.
KARAWANG BEKASI, DISWAY.ID - Anggaran pengelolaan sampah di pemerintah daerah (Pemda) ternyata masih sangat minim. Di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan sampah dari hulu hingga hilir, alokasi dana yang tersedia saat ini hanya sekitar 0,3% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Angka tersebut jauh dari kebutuhan ideal. Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) menilai pemerintah daerah setidaknya perlu mengalokasikan 2-3% APBD untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal.
Ketua Umum IATPI Endra S. Atmawidjaja menegaskan, pengelolaan sampah harus menjadi prioritas pemerintah daerah karena termasuk layanan publik wajib yang membutuhkan dukungan anggaran memadai.
"Pengelolaan sampah di pemerintah daerah harus menjadi kewajiban, harus menjadi layanan publik. Minimal 3 persen dari total anggaran daerah harus dialokasikan untuk pengelolaan sampah," ujar Endra dalam kegiatan Asia Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Bandung, Senin (9/11/2026).
Anggaran Sampah Daerah Masih Jauh dari Kebutuhan
Endra mengakui, dukungan anggaran pemerintah daerah untuk sektor persampahan saat ini belum mencukupi. Padahal, pengelolaan sampah membutuhkan pembiayaan berkelanjutan agar setiap tahapan penanganan dapat berjalan dengan baik.
Ketua Penyelenggara APLAS 2026 Benno Rahardyan mengungkapkan, anggaran pengelolaan sampah daerah bahkan masih berada di kisaran 0,3% APBD. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas layanan persampahan di berbagai daerah.
Keterbatasan dana berpotensi menghambat berbagai tahapan pengelolaan sampah. Mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Karena itu, peningkatan alokasi APBD menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki sistem persampahan. Apalagi, persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan publik.
Pengelolaan Sampah Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pemerintah
Endra menegaskan, persoalan sampah tidak mungkin selesai jika pemerintah daerah bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, masyarakat, hingga para pengambil kebijakan.
Transformasi pengelolaan sampah juga harus mencakup seluruh proses, mulai dari sumber sampah hingga tahap pemrosesan akhir. Dengan pendekatan tersebut, sampah tidak sekadar dibuang, tetapi juga dapat dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian. Selain itu, masyarakat juga bisa memanfaatkannya untuk budidaya maggot sebagai pakan ternak maupun mengolahnya melalui proses pengomposan.
Sementara itu, sampah yang berada di bagian hilir dapat diolah menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE). Alternatif lainnya adalah refuse-derived fuel (RDF), yakni pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.
Berbagai metode tersebut dapat membuka peluang pemanfaatan sampah secara lebih luas. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar lingkungan perkotaan yang bersih, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi.
"Jadi kita bukan hanya ingin kota kita bersih, tapi sampah kita itu betul-betul bisa terkelola dengan baik dengan berbagai stream," tutur Endra.