KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Bertahan di tanah sendiri justru membuat lima kepala keluarga (KK) di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, harus hidup dalam keterisolasian. Selama 17 hari, akses jalan menuju rumah mereka disebut terputus, sementara aliran listrik juga dipadamkan.
Kondisi memprihatinkan tersebut mencuat setelah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saeful Islam, mendatangi langsung lokasi permukiman warga, Senin (16/11). Kedatangannya untuk melihat kondisi warga yang masih bertahan di tengah polemik pembebasan lahan dengan salah satu pengembang di Kabupaten Bekasi.
Di lokasi, Saeful mendapati lima KK memilih tidak menjual tanahnya kepada pengembang. Namun, keputusan mempertahankan tanah tersebut kini dihadapkan pada persoalan akses lingkungan. Jalan yang sebelumnya menjadi jalur keluar masuk warga disebut sudah tidak dapat dilalui, bahkan aliran listrik juga telah diputus.
Saeful menilai kondisi tersebut tidak manusiawi. Menurutnya, persoalan pembebasan lahan seharusnya mengedepankan komunikasi dan negosiasi, bukan justru membuat masyarakat kehilangan akses terhadap tempat tinggalnya.
“Saya rasa ini hal yang tidak manusiawi. Jalan sudah diisolasi begitu. Harusnya kalaupun ada, harus ada negosiasi,” tegas Saeful saat berada di lokasi.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bekasi agar tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Pemerintah daerah dinilai harus hadir sebagai penengah untuk memastikan proses penyelesaian persoalan lahan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat.
“Harusnya kalaupun ada persoalan, harus ada negosiasi. Pemerintah harus hadir di kesempatan kali ini, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Tak berhenti pada kritik, Saeful memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat legislatif. Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengembang, untuk meminta penjelasan mengenai kondisi yang dialami lima KK tersebut.