Kegelisahan Konsumen Meikarta Direspon DPR RI, Komisi V Berjanji Tindak Pengembang Nakal

JAKARTA - Perjuangan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang dipimpin Aep Mulyana memasuki babak baru setelah mendapat respon dari wakil rakyat di Senayan. Setelah bertahun-tahun konsumen pengembang Meikarta diabaikan akhirnya mendapat respon dari Hari Aspirasi. Aep Mulyana diterima langsung anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, pada Selasa (20/09/2022). Aep mengaku bahwa telah bertahun-tahun pihaknya tidak mendapatkan kejelasan terkait dengan unit di kawasan Meikarta yang sudah dibayarkan. Baca Juga: Para Konsumen Terbuai Iklan Meikarta Habis Uang Ratusan Juta Unit Tak Kunjung Ada Ada 120 konsumen tegas Aep telah melakukan pembayaran unit yang ada di Meikarta dan sejak lama membayar baik secara cash maupun angsuran. "Kami sudah meminta kejelasan terkait dengan kondisi yang belum dibangun sampai dengan saat ini, masih berupa tanah merah. Sudah lebih dari tujuh tahun kami tanyakan ke pihak terkait, namun belum membuahkan hasil,â€ ungkapnya. Aep dan konsumen lainya pun khawatir dengan kondisi sekarang ini ada wacana untuk penggantian unit atau relokasi. Namun dalam kenyataannya harus bayar lagi kepada pihak Meikarta. “Kami disuruh menunggu dan menunggu terkait dengan unit yang menjadi hak kami. Bahkan ada juga dari pihak bank yang meminta kami untuk terus membayar cicilan disaat unit masih belum jelas,â€ keluh dia. Menanggapi itu, Suryadi mengaku prihatin dan berempati dengan apa yang dialami oleh para aspirator yang diabaikan pengembang nakal. Baca Juga : Konsumen Adukan Meikarta ke Jokowi, Megaproyek Properti yang Terus Menuai Keluhan Pembeli Karena menurut dia, ada 3 komisi terkait dalam penyeselesaian pengembang nakal seperti Meikarta. Di mana, komisi V punya Dirjen Perumahan Kementerian PUPR yang bisa dilakukan pembinaan terhadap para developer. Selanjutnya, Komisi II dan Komisi III karena berkaitan dengan kasus hukum sesuai dengan apa yang diceritakan para konsumen Meikarta. “Kami akan berusaha untuk memperjuangkan ke pihak terkait, agar tidak sendirian yakni dengan rekan-rekan komisi V,â€ tegas dia. Legislator PKS ini berjanji akan memanggil Kementerian PUPR yang dikomandoi Basuki Hadimuldjono dan Dirjen Perumahannya. “Insaa Allah pekan depan kami Komisi V akan rapat dengan menteri agar kasus ini bisa terselesaikan,â€ tutup Suryadi.***