Ini Langkah Pemerintah Atasi Macet di Jabodetabekpunjur

KOTA BEKASI – Kawasan Strategis Nasional yang berkembang secara dinamis dan memiliki potensi sebagai pusat kegiatan perekonomian terintegrasi berskala internasional, nasional maupun regional. Pemerintah melakukan berbagai langkah memitigasi kemacetan, bencana banjir serta air baku di wilayah kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Wilayah DKI Jakarta telah berkembang menjadi wilayah yang teraglomerasi dengan kota Bogor, Depok, Tangerang, Depok, dan Cianjur menjadikan wilayah tersebut memiliki ketergantungan dalam hal aktivitas perekonomian. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur disebutkan bahwa kemacetan, banjir dan air baku merupakan beberapa contoh isu strategis yang perlu diperhatikan. Hal ini berdampak pada tingginya mobilitas masyarakat yang memunculkan permasalahan seperti halnya kemacetan dikarenakan pertumbuhan volume kendaraan pribadi yang semakin tinggi diiringi dengan pertumbuhan jalan yang rendah. Jabodetabek sebagai wilayah aglomerasi perkotaan terbesar di Indonesia memiliki perkiraan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,32-2,64% per tahun dari tahun 2020–2030. “Dengan masih terpusatnya kegiatan dan perekonomian mayoritas di Jakarta dan banyaknya masyarakat yang memilih tinggal di wilayah penyangga Bodetabek, mengakibatkan jumlah perjalanan komuter semakin meningkat,â€ kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, Polana B. Pramesti. Polana mengatakan, salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di metropolitan adalah dengan pembangunan infrastruktur massal berbasis rel, seperti Kereta Rel Listrik (KRL), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), dan Kereta Api Bandara. Serta mengembangkan konsep kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD). Selain itu mitigasi banjir juga dilakukan melalui pengerukan waduk, sungai dan saluran air menggunakan alat berat. Per 20 September 2021, Pemprov DKI Jakarta tercatat memiliki 228 unit alat berat. Sementara itu, pembangunan drainase vertikal atau sumur resapan untuk menampung air juga telah dibangun sebanyak 17.312 titik di Jakarta. Sementara terkait air baku, untuk mencegah kembali turunnya tinggi permukaan tanah di DKI Jakarta, masyarakat di kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur akan didorong untuk menggunakan air perpipaan untuk mendapatkan air minum mulai 2024. Pemerintah akan membangun tiga sistem penyediaan air minum (SPAM) yang akan memasok air minum bagi warga DKI Jakarta, dengan konstruksi SPAM Jatiluhur I yang telah dimulai per Agustus 2021 dan berpotensi menambah sekitar 15 persen cakupan layanan air bersih di DKI Jakarta dalam beberapa waktu ke depan. Terlepas dari program-program yang telah maupun sedang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mitigasi banjir dan isu strategis perkotaan lainnya, kesadaran masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting dalam mensukseskan keberhasilan program. Masyarakat juga dapat membantu pemerintah untuk memberikan informasi terkait banjir dengan membagikan informasi terbaru seputar banjir melalui aplikasi JAKI. (bbs/rie/kbe)