BMPS : Protes PPDB Online Hanya Akal-akalan Untuk Menjebol Kuota Sekolah Negeri

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, menilai aksi protes mahasiswa berjilid-jilid terkait pelaksanaan PPDB Online 2022 sasaran tembaknya sudah jelas untuk menjebol kuota sekolah negeri. Hal itu disampai Ayung Sardi Dauly, menyikapi aksi mahasiswa beberapa waktu terakhir ini yang menolak hasil pelaksanaan PPDB Online 2022. Dia menegaskan jika ada anak terancam putus sekolah maka sekolah swasta siap menampung. Namun demikian Ayung Sardy Dauly menyebut aksi berjilid-jilid terkait pelaksanaan PPDB Online 2022 sasaran tembak sudah jelas untuk menjebol kuota sekolah negeri. Karena data 9000-an lebih anak di kota Bekasi terancam putus sekolah yang diusung tersebut menurutnya tidak jelas. "Demo berjilid-jilid membawa isu 9000-an lebih siswa lulusan SD terancam putus sekolah itu sasarannya sudah jelas untuk menjebol kuota sekolah negeri agar siswa titipan bisa masuk,"ucap Ayung menanggapi saat dikonfirmasi Senin (18/7/2022). BMPS Kota Bekasi justru menilai sebaliknya dengan menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB online tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Ayung menyampaikan alasannya itu karena  pemerintah masih patuh pada aturan Kepwal Kota Bekasi tahun 2022. Menurutnya, BMPS dalam memberi penilaian tidak melihat dari sisi teknis atau sistem dalam proses pelaksanaan PPDB Online 2022. Karena itu menggunakan sistem tersendiri oleh Dinas Pendidikan. BMPS lanjutnya menilai pelaksanaan PPDB Online jauh lebih baik dari sisi jumlah siswa yang diterima disetiap sekolah meliputi jumlah peserta didik perkelas dan jumlah rombel sendiri sesuai dengan keputusan wali (Kepwal) kota Bekasi. PPDB Online masih taat tentang jumlah siswa per rombel dan jumlah rombel persekolah sesuai dengan Keputusan Wali (Kepwal) Kota Bekasi yang telah disepakati bersama. Untuk itu dia mengingatkan agar Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak melanggar Perwal 2022 yang telah disepakati bersama meskipun ada pihak yang saat ini diduga mencoba melakukan tekanan. Jika itu sampai terjadi Disdik akan mendapatkan protes dari BMPS. "Jangan karena ada tekanan, lalu pemerintah melanggar Kepwal yang telah disepakati terutama terkait jumlah dalam satu ruang belajar seperti SMP 32 siswa, SD 28 dan SMA/SMK 36 siswa. Begitu pun jumlah Rombongan belajar tidak ada penambahan,"tegas Ayung. Diakuinya sesuai laporan tim di lapangan ada cara lama yang di pakai, seperti dugaan ada pihak yang menjanjikan bisa masuk ke negeri di tahap selajutnya. Sehingga terjadi tekanan agar Disdik menambah rombel atau lainnya untuk menambah kuota jumlah peserta didik diterima di sekolah negeri. Disebutkan bahwa ada anaknya tak lolos di negeri dengan sistem baik melalui zonasi, afirmasi atau prestasi sudah tidak masuk. Tapi sekarang di tahan itu yang mereka pegang datanya. "Teman ini, saat memasukkan anak itu ke sekolah negeri ga gratis kok. Kami punya data kok mereka masuk negeri ga gratis, itu dimintain duit, dengan harapan dijanjikan bisa masuk negeri. Ini sekarang yang digotong bahwa seolah-olah ada 9000-an anak di Kota Bekasi akan putus sekolah,"tegasnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa data 9000-an lebih siswa tidak tertampung di sekolah negeri dan swasta tersebut diambil dari Ketua PPDB Online yang juga sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Data tersebut imbuhnya telah diprotes oleh BMPS sebelumnya dengan mengatakan bahwa kuota yang diberikan kepada swasta itu sangat sedikit sementara kemampuan swasta jauh lebih besar. "Contohnya seperti ini, misalkan di Negeri itu ada 428 Rombel dengan daya tampung ribuan lebih siswa. Sementara di swasta itu ada 460 lebih rombel yang tersedia. Jika benar ada data itu ayo tunjukkan di mana alamatnya kita tampung gratis kok,"jelas dia. Pemerintah sendiri jelasnya telah menyatakan akan memberikan subsidi walaupun itu anggaran 2023. sekolah swasta sudah sepakat meski dibantu SPP saja dan uang gedung akan digratiskan. "Tapi pakaian memang sendiri, sekolah beli buku buat mereka sendiri belum ada saat masuk bisa dicicil,"tegasnya mempertanyakan data 9000-an anak terancam putus sekolah. Diketahui sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulllah mengimbau agar para orang tua/wali murid yang anaknya tidak keterima di SMP Negeri tidak memaksakan diri untuk masuk ke SMP Negeri dan mau mendaftarkan anaknya ke SMP Swasta yang ada di Kota Bekasi. "Sekarang kan Pemerintah Kota Bekasi sudah ada MOU dengan sekolah swasta itu gratis bayaran, gratis uang pangkal tidak dimintain, bisa didaftarkan disitu aja,â€ pintanya. Adapun target penerima subsidi sekitar 3.500 siswa dengan anggaran Rp15 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi TA 2023. “Bantuan akan diberikan Rp15 miliar. Kita akan berikan kepada 3.500 siswa tidak mampu pada tingkat SMP. Akan tetapi jika kenyataan di lapangan lebih banyak siswa tidak mampu, jumlah 3.500 siswa ini bisa berubah disesuaikan dengan kondisi di lapangan,â€ jelasnya. Subsidi yang diberikan tersebut diperuntukan pembebasan uang pangkal dan uang bulanan. Subsidi tersebut hanya akan diberikan kepada siswa tidak mampu yang berdomisili di Kota Bekasi. Dibuktikan dengan KTP, KK Kota Bekasi dan terdaftar sebagai warga penerima bantuan Pemerintah berdasarkan DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi. “Bantuan hanya diberikan bagi masyarakat kota Bekasi dan hanya masyarakat tidak mampu saja yang mendapatkan bantuan dibuktikan dari verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),â€tutup Inay.(amn)