BMPS Sepakat Tolak Bantuan Jika Kuota PPDB Jebol

KOTA BEKASI - Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS) Kota Bekasi memberi peringatan keras kepada pemerintah untuk komitmen menjaga kesepakatan yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota (Kepwal) terkait kuota PPDB Online 2022. Pasalnya BMPS Kota Bekasi menilai ada upaya menjebol PPDB Online melalui bargaining bantuan untuk sekolah swasta bagi siswa miskin. Jika sampai terjadi maka dipastikan BMPS akan mengambil langkah hukum. "Teman-teman sekolah swasta sudah sepakat, jika Kepwal PPDB Online 2022 jebol maka kami sepakat menolak bantuan untuk siswa miskin itu. Tanpa bantuan dari Pemkot Bekasi sekolah swasta di Bekasi sudah berjalan kok, " ungkap Ayung Sardi Dauly, Sekeretaris BMPS Kota Bekasi kepada KBE, Senin (25/7/2022). Baca Juga: Oknum Staf Sekwan DPRD Kota Bekasi Diduga Jadi 'Pengepul' PPDB Online 2022 Dikatakan bahwa antrian titipan saat ini mulai antri, tapi Kepala Sekolah tidak bisa menampung karena aturan PPDB belum berubah. Kepwal PPDB Online 2022 menjadi acuan bagi dinas Pendidikan. Menurut Ayung, sejauh ini Kepwal tersebut belum berubah masih sesuai kesepakatan baik dari sisi rombel atau kuota peserta didik baru. Namun tegasnya upaya untuk menjebol itu masih terjadi. "Informasi di lapangan masih ada upaya menjebol Kepwal PPDB online 2022. Jika dikasih celah payung hukum sedikit saja maka kekhawatiran itu akan terjadi. Diperkirakan akan ada penambahan lebih dari 6000-an, " tegasnya. BACA JUGA; Anggota Dewan Kota Bekasi Diingatkan Tak Jadi Calo PPDB Online Sementara itu Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dikonfirmasi sebelumnya oleh KBE terkait Kepwal mengatakan sampai saat ini belum ada perubahan terkait kuota PPDB Online. "Pemerintah masih komitmen terkait dengan Perwal PPDB Online. Sampai sekarang belum ada perubahan, prinsipnya jangan sampai anak di Kota Bekasi putus sekolah," Kata Tri Adhianto ditemui KBE. Namun demikian dia menyebut bahwa proses PPDB Online masih berlanjut. Proses konstilasi yang ada terus di perhatikan. "Semoga ada satu kesepahaman dan kesepakatan dari semua yang ada, " ujarnya.(amn)