Aksi Buruh Tolak Kenaikan BBM di Gedung DPRD Kota Bekasi, Lagi Hanya Diterima Anggota Fraksi PKS

KOTA BEKASI - Aksi tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Bekasi terus bergulir. Kali ini gerakan solidaritas buruh demokrasi seluruh Indonesia (GSBDSI) dan elemen buruh lainnya pada Rabu (14/9/2022). Aksi demo GSBDSI menuntut turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) digelar di dua tempat yakni pintu masuk Plaza Pemkot Bekasi dan di depan gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, pada Rabu (14/9/2022). Aksi didepan kantor DPRD Kota Bekasi mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah didampingi anggota dewan lainnya dan lansung menerima beberapa perwakilan untuk dialog. Aksi para buruh itu selain menolak kenaikan harga BBM, juga menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Bekasi sebesar 20 persen. Ketua GSBDSI Kota Bekasi Supandi, kalangan buruh adalah yang paling mendapatkan dampak dari kenaikan harga BBM. Dikatakan sebelum terjadi  kenaikan harga BBM, buruh sudah merasakan sulitnya memenuhi hajat hidup. Saat ini juga terjadi kenaikan pada harga bahan pokok. Sisi lain gaji buruh banyak yang belum sesuai karena banyak perusahaan yang mengistirahatkan buruh akibat covid dan ada juga perusahaan tidak menjalankan ketetapan UMK sebagaimana mestinya. Dalam aksi buruh itu Supandi menyayangkan hanya diterima oleh anggota DPRD dari Fraksi PKS. Sehingga ia pun menanyakan kehadiran dewan lainnya. "Kemana dewan lain. Kenapa hanya PKS yang hadir bersama rakyat, dan berjuang bersama rakyat untuk menurunkan BBM, bahkan omnibuslaw pun hanya PKS yang menolak," tegas Syaifudin. Seperti diketahui, aksi demonstrasi buruh diterima oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H.M Saifuddaulah, Ketua Fraksi PKS Sardi Efendi, Ketua Komisi IV Daradjat Kardono dan Bambang Purwanto. Semua anggota DPRD yang menerima dari Fraksi PKS. Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah saat menerima butuh tersebut kembali menegaskan bahwa komitmen PKS tetap bersama butuh yang menolak kenaikan harga BBM. "PKS menilai waktunya tidak tepat ditengah kondisi masyarakat yang masih belum bangkit akibat pandemi Covid-19, " Tegasnya. PKS memandang kenaikan BBM akan berdampak pada harga kabutuhan pokok lainnya. PKS akan selalu komitmen dan konsisten berada di tengah rakyat. "Kami akan langsung membuat surat untuk Gubernur terkait tuntunan kenaikan UMK 20 persen, " tandasnya. Hal lain akan bersurat ke Presiden RI dan DPR RI untuk meminta menurunkan harga. Semua aspirasi dan keinginan kaum buruh dan aspirasi masyarakat akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Presiden RI dan DPR RI untuk ditindaklanjuti dan segera menurunkan harga BBM. 10 perwakilan buruh diterima audiensi di kantor DPRD Kota Bekasi bersama Ketua dewan langsung membacakan 2 surat rekomendasi untuk Gubernur Jawa Barat dan Presiden RI yang sudah ditandatangani Ketua DPRD Kota Bekasi